JAKARTA, BELASTING—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 2 laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan dan laporan keuangan belanja subsidi pupuk Kementerian Pertanian.

Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada kedua laporan keuangan tersebut. Namun BPK masih menemukan masalah yang harus ditindaklanjuti.

“Pengendalian Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat belum memadai,” ungkapnya dalam keterangan resmi BPK dikutip Kamis (14/7/2022).

Kemudian Haerul melanjutkan paparannya mengenai temuan masalah dalam laporan keuangan Kementan, yaitu ada penganggaran belanja pada direktorat jenderal belum memadai.

Itu mencakup pengendalian atas penganggaran, penetapan SK Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), lahan, monitoring dan evaluasi belanja barang 526 pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selain itu ada Ditjen Hortikultura dan Ditjen Perkebunan. Ini dikarenakan keberadaan dan kebenaran luas lahan dalam SK CPCL pada Ditjen Tanaman Pangan tidak didukung dengan data yang valid.

Sementara itu, BPK juga menemukan 2 masalah dalam laporan keuangan belanja subsidi pupuk tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementan.

Pertama, penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan sebanyak 20 ribu ton dan 633,27 liter. kedua, penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani belum sesuai ketentuan sebanyak 775,65 ton.

“Kami mengingatkan Sekjen dan Irjen Kementerian Pertanian melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK, agar LHP dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara,” kata Haerul. (das)