KEUANGAN NEGARA

Jumlah Pemda Dapat WTP Naik, Ini Pesan Menkeu

Apresiasi diberikan kepada daerah yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBD

By | Kamis, 22 September 2022 13:56 WIB

Ilustrasi gedung Kemenkeu (foto: KLI Kemenkeu)
Ilustrasi gedung Kemenkeu (foto: KLI Kemenkeu)

JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan situasi tersebut berbanding terbalik dengan opini BPK terhadap laporan keuangan pada level pemerintah pusat. Menurutnya, laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan bendahara umum negara (LKBUN) tahun fiskal 2021 yang mendapatkan opini WTP jumlahnya lebih sedikit dari 2020.

“Kalau ada dari K/L yang belum dapat WTP karena ada temuan dari berbagai rekomendasi BPK, itu dijadikan bahan pelajaran yang sangat baik untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara,” ujarnya dalam Rakernas Akuntansi, Kamis (22/9/2022).




Sri Mulyani menjelaskan pihaknya akan memberbaiki tata kelola yang biasa muncul dalam temuan masalah oleh BPK. Diantaranya ada masalah pengelolaan kas, aset, dan piutang negara.

Dia melaporkan untuk tahun 2021, ada 83 dari 87 LKKL dan LKBUN yang mendapatkan opini WTP, sedangkan tahun 2020 ada 85 dari 87 yang mendapatkan opini tersebut.

Kemudian untuk LKPD tahun 2021 ada 500 dari 542 LKPD yang mendapat opini WTP dari BPK, sedangkan tahun sebelumnya hanya 486 dari 542 LKPD.



Menkeu menilai dengan semakin banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP, berarti tantangan saat situasi pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan untuk mengelola APBN dan APBD.

“Ini menggambarkan saat di situasi sulit dan menantang, yaitu pada saat coivd tidak menjadi alasan untuk tidak mengelola apbn secara akuntabel,” tuturnya.

Sementara di tahun 2022 yang sedang berjalan, Sri Mulyani berharap tahun ini terjadi transisi dari pandemi menjadi endemi.

Pasalnya, tahun 2022 adalah tahun terakhir diadakannya program penanganan covid dan pemulihan nasional (PC PEN), dan untuk tahun 2023 mendatang pemerintah sudah menganulir anggaran PC PEN. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :