AUDIT BPK

BPK Setor Hasil Audit Semester I/2022 ke Presiden RI

Dokumen IHPS I/2022 secara resmi disampaikan BPK ke Presiden Joko Widodo

By | Selasa, 01 November 2022 15:32 WIB

Ilustrasi (foto: Istimewa)
Ilustrasi (foto: Istimewa)

JAKARTA,BELASTING - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2022 kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Isma Yatun menjelaskan penyerahan IHPS I/2022 sudah terlebih dahulu disampaikan kepada parlemen. BPK menyampaikan hasil audit semester I/2022 kepada DPR pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022.

"IHPS I/2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022).




Ketua BPK menuturkan hasil audit pada IHPS I/2022 memuat 1 laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kemudian sebanyak 85 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) pada tahun lalu selesai diaudit BPK. Hasilnya, sebanyak 81 LKKL mendapatkan opini WTP.

Kemudian 4 LKKL mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Keempat entitas tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).



"Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," paparnya.

Selain itu, IHPS I/2022 memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Perinciannya terdiri dari 5 objek audit pemerintah pusat dan 43 objek audit entitas BUMN.

Selanjutnya, hasil audit paruh pertama 2022 memuat hasil pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli periode 2017 hingga semester I/2022. 25 hasil audit investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. 

Laporan hasil penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk  proses penyidikan sebanyak 46 laporan dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus. 

"Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum," ulasnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :