JAKARTA, BELASTING—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilik perubahan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang melebihi target APBN 2022 menjadi bahan penting pemeriksaan.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan perubahan signifikan itu terdiri dari peningkatan alokasi subsidi energi sebesar 55,89%, serta kompensasi BBM dan listrik yang meningkat sebesar 1.486,48%.

“Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat,” ujarnya dalam workshop BPK, dikutip Senin (16/1/2023).

Sebagai informasi, realisasi sementara APBN 2022 mencatat dana yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi sejumlah Rp551,2 triliun. Itu terdiri dari subsidi energi yang terealisasi senilai Rp171,9 triliun, dari target senilai Rp208,9 triliun.

Kemudian alokasi dana untuk kompensasi BBM dan listrik sepanjang 2022 terealisasi sejumlah Rp379,3 triliun. Angka itu melonjak tajam dari target yang senilai Rp293,5 triliun.

Selanjutnya Isma melanjutkan, selain menitikberatkan pemeriksaan pada tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, dia meminta jajaran pemeriksa BPK untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan.

Dia menerangkan pemanfaatan teknologi informasi berguna untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko.

Sejalan dengan itu, Ketua BPK juga meminta seluruh unit kerja BPK untuk berkolaborasi dalam berbagi data dan informasi. Menurutnya, hal itu dapat memengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

Isma Yatun mengemukakan hal itu untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa. Terutama terkait arah dan kebijakan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022.

Dia juga menuturkan ada 3 hal yang perlu dipahami pemeriksa. Pertama, perkembangan standar dan kebijakan akuntansi, serta sistem informasi pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kedua, kebijakan dalam pelaksanaan APBN 2022. Ketiga, pengelolaan barang milik negara.

Adapun workshop BPK merupakan bagian dari rangkaian persiapan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN 2022. Workshop yang dihadiri seluruh anggota BPK itu digelar dengan tajuk ‘Sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN’. (das)