JAKARTA,BELASTING - Komisi XI DPR-RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap kantor akuntan publik yang diajukan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Amir Uskara mengatakan proses fit and proper test diikuti oleh 6 kantor akuntan publik (KAP). Perinciannya, 3 KAP diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan 3 KAP diusulkan oleh Ketua BPK Isma Yatun.

"Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No.15/2006 tentang BPK dinyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK dan menteri keuangan masing-masing 3 nama," katanya dalam fit and proper test Komisi XI DPR-RI, Rabu (18/1/2023).

Politisi dari Fraksi PPP itu memerinci 3 nama KAP usulan menteri keuangan yang disampaikan melalui Surat Menkeu No. S 853/MK.05/2022 dengan tanggal surat pada 18 Oktober 2022.

3 nama KAP yang diusulkan otoritas fiskal adalah KAP Heliantono dan rekan. KAP Doli,Bambang,Sulistiyanto,Dadang&Ali. Lalu, KAP  Gideon Adi & Rekan.

Komisi XI DPR-RI juga sudah menerima surat dari kepala BKP dengan No.195/S/I/11/ 2022 dengan tanggal surat pada 3 November 2022.

3 nama KAP yang diusulkan oleh auditor negara adalah KAP  Wisnu Karsono Soewito & Rekan. KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan dan KAP Husni, Wibawa, dan Rekan.

Sebelumnya, dalam audit laporan keuangan BPK 2021, Komisi XI DPR RI memilih  KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan untuk melakukan audit keuangan BPK 2021. Proses pemilihan juga dilakukan melalui jalan fit and proper test. (das)