JAKARTA,BELASTING - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu bersiap mengawal agenda Ditjen Pajak (DJP) tahun ini untuk memenuhi target penerimaan 3 tahun berturut-turut.

Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan upaya pengawasan terhadap DJP pada 2022 berlaku atas 3 proses bisnis inti, yaitu pada aspek pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut didukung oleh efektivitas dalam pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi, tata kelola data, dan regulasi.

"Dengan dilaksanakannya tiga fungsi tersebut secara efektif, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang juga akan mendorong optimalisasi penerimaan negara," katanya dalam Rapimnas I DJP dengan tema Kuatkan Tekad, Bersama Melangkah, Lanjutkan Ukir Prestasi, Insya Allah Hattrick di Tahun 2023 dikutip Selasa (7/2/2023).

Awan menerangkan Itjen Kemenkeu sebagai unit pengawasan internal akan selalu mengawal setiap proses bisnis yang dilakukan DJP. Kemudian memberikan assurance atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang baik.

Menurutnya, sangat penting bagi pimpinan DJP melakukan manajemen operasional yang baik dan memastikan pengelolaan organisasi berjalan efektif. Hal tersebut akan mendukung keberhasilan sistem pengendalian intern di DJP.

"Manajemen operasional ikut serta memegang peranan strategis dalam membentuk budaya integritas," ulasnya.

Dia menambahkan upaya memperkuat budaya integritas adalah dengan meningkatkan jumlah unit kerja DJP yang mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM).

Data Itjen Kemenkeu, dari total 405 unit kerja DJP, sebanyak 260 unit kerja telah berhasil memperoleh predikat ZI menuju WBK, dan sebanyak 45 unit kerja diantaranya telah berhasil memperoleh predikat WBBM.

"Capaian ini agar terus ditingkatkan ketercapaian satuan kerja yang dapat memperoleh predikat ZI WBK/WBBM," tambahnya. (das)