JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan meski tahun anggaran 2023 sudah tidak ada program Penanggulangan Covid-19- Pemulihan Ekonomi Nasional  (PC-PEN), APBN akan dipakai mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda untuk menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana APBN akan digelontorkan melalui program reguler, seperti halnya belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dia menyebut hal itu bertujuan mengurangi kesenjangan dan menjaga pemulihan ekonomi.

“APBN tetap terus menjaga dan mendukung bapak dan ibu sekalian dari K/L dan semua dari daerah supaya kita tetap bisa menjaga momentum pemulihan dan terus transisi menuju ke normal,” ujarnya dalam Rakornas PC-PEN, Kamis (26/1/2023).

Selanjutnya, Menkeu memaparkan anggaran belanja 2023 yang dipakai untuk penguatan pemulihan ekonomi melalui berbagai program reguler. Untuk kesehatan, anggaran tahun ini dialokasikan sejumlah Rp178,7 triliun.

Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp60 triliun. Adapun anggaran kesehatan 2023 difokuskan untuk pencegahan stunting.

Kemudian untuk pendidikan, alokasi anggarannya sejumlah Rp612,2 triliun. Itu mencakup belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, TKD senilai Rp305,6 triliun, serta pembiayaan Rp69,5 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan untuk anggaran perlindungan sosial ada sejumlah Rp476 triliun. Itu dialokasikan  untuk belanja pemerintah pusat Rp454,7 triliun, TKD Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.

“Perlindungan sosial ini cukup masih cukup tebal sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Belanja bansos dan berbagai pendidikan, kesehatan itu untuk mengurangi kesenjangan dan agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan,” kata Bendahara Negara.

Terdapat juga anggaran ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan TKD senilai Rp22,5 triliun. Sementara itu, ketahanan energi senilai Rp341,3 triliun mencakup subsidi dan kompensasi energi Rp339,6 triliun, dan lainnya Rp1,7 triliun.

Menkeu mengungkapkan anggaran infrastruktur diberikan senilai Rp392,1 triliun. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp211,1 triliun, TKD Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun. Selain itu, terdapat pula anggaran pertahanan keamanan Rp316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat.

“APBN flexibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita, sehingga kita berharap tahun 2023 itu kita tetap melanjutkan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani. (das)