JAKARTA, BELASTING—Pemerintah pusat menggelontorkan dana sedikitnya senilai Rp136,3 triliun untuk dipakai belanja bantuan sosial bagi masyarakat selama Januari-Maret 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja bantuan terbagi menjadi 2 jenis. Itu terdiri dari belanja melalui Kementerian Lembaga (K/L) dan belanja non K/L.

“Kita juga memberikan bantuan langsung dalam berbagai kegiatan produktif, kita lihat manfaat yang dirasakan masyarakat dengan Rp136,3 triliun ini,” ujarnya, dikutip Senin (24/4/2023).

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan ada 13 pos belanja bantuan melalui K/L, dan 6 pos belanja bantuan non K/L. Adapun rincian belanja bansos via K/L mencakup program keluarga harapan (PKH) terealisasi Rp7,2 triliun untuk 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan kartu sembako terealisasi Rp7,5 triliun untuk 17,4 juta KPM, program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) terealisasi Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta jiwa. Lalu program Indonesia pintar (KIP) sejumlah Rp4,4 triliun untuk 6,5 juta siswa.

Kemudian program KIP Kuliah sejumlah Rp3,9 triliun untuk 691.100 mahasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS) Kementerian Agama terealisasi Rp4,6 triliun untuk 3,6 juta siswa, serta BOPTN sejumlah Rp1,08 triliun untuk 192 perguruan tinggi negeri.

Selanjutnya, ada bantuan stimulant perumahan untuk bencana di Cianjur terealisasi sejumlah Rp1,2 triliun untuk 42.400 rumah, dan bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur terealisasi Rp2,4 triliun.

Lalu ada bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik senilai Rp215,5 miliar untuk 53.550 unit kawasan pertanian, seperti padi, cabai, kedelai. Selain itu, bantuan alsintan Rp69,9 miliar, bantuan ternak potong senilai Rp32,5 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp11,2 miliar.

Berikutnya, Sri Mulyani memaparkan belanja pemerintah yang digelontorkan untuk bantuan non K/L. Itu terdiri dari subsidi listrik yang dicairkan senilai Rp10 triliun untuk 39,1 juta pelanggan.

Kemudian subsidi BBM senilai Rp780,9 miliar untuk sebanyak 80.300 kilo liter bahan bakar. Ada juga subsidi bunga KUR senilai Rp12,5 triliun untuk 7,6 debitur per 2022, serta program kartu prakerja senilai Rp249,4 miliar disalurkan kepada 60.000 peserta.

Ada juga subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, terealisasi senilai Rp151,2 miliar untuk 37.100 unit rumah, dan subsidi LPG 3 Kg senilai Rp13,7 triliun untuk 1,3 juta metrik ton.

“Ini menggambarkan operasi APBN itu langsung dirasakan dan diterima manfaatnya oleh masyarakat, baik individu atau kelompok, atau mereka yang memiliki kegiatan produktif seperti petani,” kata Sri Mulyani. (das)