JAKARTA, BELASTING—Pemerintah telah menyalurkan sedikitnya Rp551,2 triliun untuk membayar utang subsidi serta kompensasi BBM dan listrik di 2022 kepada pihak Pertamina dan PLN. Namun, belum semua kewajiban dituntaskan kepada dua BUMN energi tersebut.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan realisasi pembayaran subsidi energi di 2022 senilai Rp171,9 triliun. Sementara pembayaran kompensasi energi senilai Rp379,3 triliun.

“Kewajiban tertunggak tahun 2021, plus kompensasi [energi] pada Kuartal I, Kuartal II, dan Kuartal III di 2022 totalnya mencapai Rp379,3 triliun,” ujarnya dalam Konpers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Isa menuturkan utang kompensasi untuk Kuartal IV/2022 belum dibayarkan. Namun dia menjelaskan besaran kompensasi energi itu sudah diaudit dan diketahui nilainya mencapai Rp66,08 triliun.

Dia menargetkan untuk menyelesaikan pembayaran utang subsidi dan kompensasi 2022 maksimal pada semester I/2023. Isa menilai pembayaran itu penting untuk membantu cash flow Pertamina dan PLN.

Selain itu, dia juga berharap penyelesaian utang subsidi berguna bagi kedua badan usaha pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya. Utamanya dalam menyediakan BBM, listrik, dan LGP secara  cukup dan harga yang terjangkau

“InyaAllah semester I/2023 seluruh subsidi dan kompensasi di 2022 akan bisa dibayarkan oleh pemerintah dan bisa membantu pertamina dan PLN agar cash flow-nya tetap positif,” kata Isa.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan model pembayaran kompensasi sampai kuartal III/2022 merupakan cara baru. Tujuannya agar pembayaran subsidi dan kompensasi dilakukan tepat waktu, sehingga tidak terus-menerus menunggak.

“Sampai kuartal III/2023 ini sudah dibayarkan, dan kuartal IV ini akan diselesaikan. Jumlahnya sudah ada [Rp66,08 triliun] dan [auditnya] sudah diselesaikan pemerintah,” imbuh Suahasil. (das)