JAKARTA, BELASTING -- Pemerintah menegaskan komitmen akan menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap pada 2022.

Alasannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang standar emisi Euro 4.

Solar (cetane number 48) juga berada di bawah standar itu dan berarti ikut dihapus.

Berikut beritanya dan berita-berita ekonomi politik lain.

1. Premium, Pertalite, Solar dihapus bertahap mulai 2022.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan BBM Premium dan Pertalite akan dihapus bertahap mulai 2022.

Penghapusan BBM jenis itu karena faktor lingkungan. Pemerintah berusaha mengejar energi hijau (green energy) dan bahan bakar yang harus nilai oktan (RON) minimum 91 dan cetane number minimum 51.

2. BPK-Kemenkeu teken kesepakatan audit pajak.

BPK-Kemeneku menandatangani kesepakatan audit pajak di kantor BPK, Senin, 27 Desember 2021.

Penandatanganan dilakukan anggota II BPK bidang audit ekonomi dan investigasi, Pius Lustrilanang dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

3. PNS didorong jadi komponen cadangan.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terbitkan surat edaran agar PNS mendaftar jadi komponen cadangan.

PNS yang mendaftar akan mendapat penilaian positif dalam soal talenta dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Komite Talenta.

4. LPS perpanjang penghapusan denda penjaminan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perpanjang penghapusan denda penjaminan hingga 2023.

Bank juga diberi keringanan hingga premi penjaminan bisa dibayar terlambat hingga 6 bulan.

5. Menkeu tidak perlu terlalu dramatis soal pencapaian pajak 100%.

Penulis Tere Liye mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani karena komunikasi yang terlalu dramatis setelah mampu mencapai penerimaan pajak 2021 melebihi target.

Karena menurutnya target penerimaan pajak memang rendah. Justru lebay dan tidak mendidik ketika komunikasi terlalu hiperbolis. (bsf)