JAKARTA, BELASTING – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memperkirakan inflasi akhir tahun akan mencapai 4,2%.

Ini disampaikan Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (31/5/2022).

“Perkiraan kami pada akhir tahun ini, inflasi sedikit di atas sasaran yaitu 4,2% terutama karena dampak dari kenaikan administrasi prices dan harga pangan," katanya.

Prediksi ini melampaui target BI, yang menetapkan target inflasi 2022 di kisaran 2% hingga 4%.

Meski demikian, Perry optimis inflasi akan kembali terkendali ke angka 2-4% pada 2023.

Dalam catatan Belasting, setidaknya hingga April lalu, BI tetap optimis target inflasi 2-4% itu bisa dicapai meski tekanan harga pangan sangat tinggi.

Optimisme itu disampaikan Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 13 April 2022 lalu.

“Dari assesment secara keseluruhan, kami masih confident inflasi bisa terjaga di sasaran, yaitu 2-4%,” katanya ketika itu.

Sekadar informasi, tingginya inflasi mulai jadi perhatian setelah lonjakan harga pangan, antara lain harga minyak goreng, dan kenaikan harga BBM (Pertamax).

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Mei akhirnya mengonfirmasi bahwa inflasi pada April 2022 mencapai 3,47%, tertinggi sejak 2017.

Minyak goreng dan BBM jadi penyebab utama tingginya inflasi April.

Inflasi itu juga di atas rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang sebesar 1,09%.

Yang berarti, tekanan terhadap daya beli masyarakat makin besar karena laju kenaikan harga melampaui laju pendapatan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir di forum yang sama, mengatakan bahwa inflasi April sebesar 3,47% itu relatif masih rendah dibandingkan negara-negara emerging market lainnya.

“Inflasi 3,5% ini bila dibandingkan negara lain jauh lebih rendah,” katanya.

Sebelumnya Sri mencontohkan bahwa beberapa negara mengalami inflasi lebih tinggi, misalnya India 7,7%, Meksiko 7,8%, Brasil 17,1%, Rusia 17,8% serta Argentina dan Turki yang lagi menghadapi krisis, dengan inflasi 58% dan 70%.

Sri juga mengatakan pemerintah akan menambah subsidi di APBN untuk menahan agar tarif listrik (di bawah 3.000 watt), BBM dan LPG tidak naik, hingga inflasi tetap terkendali.

Dia menjelaskan kebijakan itu berarti memfungsikan APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) terhadap kenaikan harga komoditas global, hingga kenaikan harga internasional itu tidak bertransmisi ke dalam negeri dan menaikkan harga-harga domestik. (bsf)