SUBSIDI BBM

Jokowi soal Subsidi BBM Rp502 Triliun: Kalau APBN Tidak Kuat Bagaimana?

BBM di negara lain sudah Rp17-18 ribu kata Jokowi.

By | Jum'at, 12 Agustus 2022 20:31 WIB

Jokowi mengatakan harga BBM di negara lain sudah Rp17-18 ribu (Foto: Biro Setpres)
Jokowi mengatakan harga BBM di negara lain sudah Rp17-18 ribu (Foto: Biro Setpres)

Presiden Joko Widodo mempertanyakan, bagaimana seandainya APBN tidak sanggup menanggung beban subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun?

Ini disampaikan Jokowi di istana negara, Jumat (12/8/2022).

“Apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa, Alhamdulillah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau tidak kuat bagaimana?” katanya.




Hari itu di istana, Jokowi sebelumnya menggelar pertemuan dengan para pemimpin lembaga negara, antara lain ketua MPR Bambang Soesatyo dan ketua DPR Puan Maharani.

Jokowi mengatakan di negara lain, harga BBM sudah mencapai kisaran Rp17-18 ribu.

Tapi di Indonesia, harga BBM subsidi seperti Pertalite masih tetap, karena pemerintah menahan kenaikan harga dengan mengucurkan subsidi.



"Negara lain harga BBM sudah Rp 17 ribu, Rp 18 ribu, naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu,” katanya.

Jokowi juga mengatakan cukup dilematis menghadapi masalah ini.

Sebab kenaikan harga BBM akan mengikis daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Tapi di sisi lain, pembengkakan subsidi BBM akan membawa dampak negatif terhadap keuangan negara.

“Kami menyampaikan ke beliau-beliau [pemimpin lembaga negara] mengenai angka-angka itu, fakta-fakta itu, kalau kita masih ada income dari komoditi, komoditas masih baik, ya kita jalani [pertahankan subsidi BBM], tapi kalau tidak?” katanya.

Dalam catatan Belasting, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN per Juli 2022 dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

Dalam paparan itu, APBN masih mengalami surplus sebesar Rp106,1 triliun per Juli 2022.

Selain itu juga masih ada Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp302,8 trilun.

Dalam outlook belanja APBN 2022, Kemenkeu bahkan memproyeksikan belanja subsidi sebesar Rp578,1 triliun, terdiri dari subsidi Rp284,6 triliun ditambah dana kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp293,5 triliun.

Dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan ke Pertamina dan PLN sebagai kompensasi karena pemerintah memaksa mereka menjual produknya –BBM dan listrik-- dengan harga rugi, atau istilahnya di bawah harga keekonomian.

Sekadar informasi, APBN masih bisa mencatatkan surplus Rp106,1 triliun per Juli 2022 di tengah tekanan subsidi BBM antara lain karena booming harga komoditas seperti sawit dan batu bara, yang membuat pemerintah meraup pemasukan tinggi dari pajak ekspor.

Sri Mulyani juga mengatakan kinerja APBN selama semester I-2022 ini bisa menjadi bekal untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber, atau peredam kejut, agar kenaikan harga minyak internasional bisa dibendung hingga tidak bertransmisi ke harga domestik.

“Pembayaran subsidi dan [dana] kompensasi bisa diamankan karena posisi masih surplus,” katanya. (bsf)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :