INFLASI PANGAN

Inflasi Pangan Tembus 10%, Pemerintah Diminta Jangan Pasrah: Ini Masalah Perut

Khusus kelompok bahan makanan, inflasi sudah mencapai 10,47%.

By | Jum'at, 12 Agustus 2022 21:33 WIB

Inflasi pangan 10,47% akan membuat kelompok masyarakat kelas menengah bawah menghabiskan 40-60% pendapatan mereka hanya untuk membeli bahan pangan (Foto ilustrasi: aktivitas jual beli di pasar tradisional/istimewa)
Inflasi pangan 10,47% akan membuat kelompok masyarakat kelas menengah bawah menghabiskan 40-60% pendapatan mereka hanya untuk membeli bahan pangan (Foto ilustrasi: aktivitas jual beli di pasar tradisional/istimewa)

JAKARTA, BELASTING – Anggota DPR Komisi XI, Kamarussamad, meminta pemerintah segera mengambil tindakan mengatasi inflasi pangan yang saat ini sudah mencapai angka 10,47%.

Pemerintah tidak boleh pasrah menghadapi hal ini.

Ini disampaikan Kamarussamad dalam keterangan tertulis, Jumat (12/8/2022).




Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra ini mengatakan pasalnya sejauh ini pemerintah terkesan pasrah saja membiarkan inflasi pangan tak terkendali.

“Ironisnya belum ada tindakan apa-apa. Bahkan menteri keuangan pasrah, bilang bahwa inflasi kelompok bahan makanan ini tidak bisa diatur oleh pemerintah,” katanya.

“Inflasi pangan adalah masalah perut, masalah rakyat, dan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,”’ katanya lagi.



Dalam catatan Belasting, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juli 2022 mencapai angka 4,94% secara tahunan (year on year/yoy).

Namun itu inflasi harga secara umum.

Bila di-breakdown berdasarkan kelompok, maka inflasi kelompok pangan sudah mencapai 10,47%.

Sebelumnya Gubernur BI, Perry Warjiyo, juga menyoroti tingginya inflasi pangan ini.

Menurut Perry, inflasi pangan sebesar 10,47% memiliki dampak sosial yang sangat besar, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Sebab bagi kelompok ini, pengeluaran terbesar ada di sektor pangan.

Inflasi pangan 10,47% akan membuat kelompok masyarakat menengah ke bawah menghabiskan 40-60% pendapatan mereka hanya untuk membeli bahan pangan.

“Harusnya [inflasi pangan] tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%,” kata Perry dalam acara peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Rabu lalu (8/12/2022).

Perry juga menambahkan saat ini tengah dilakukan upaya koordinasi agar kepala daerah baik gubernur atau bupati/walikota bisa menggunakan APBD masing-masing untuk melakukan operasi pasar.

Tujuannya untuk menurunkan harga pangan, hingga mengurangi inflasi pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat kelas menengah bawah. (bsf)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :