JAKARTA, BELASTING –Pemerintah tampak optimis dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan di rentang 7,5% hingga 8,5% pada 2023.

Ini terungkap dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Selasa (16/8/2022).

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378,” katanya.

Jokowi juga menambahkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun pada di RAPBN 2023.

Dalam catatan Belasting, anggaran bansos ini meningkat 11% dibandingkan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp431,5 triliun.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan target itu memang cukup optimis.

“Memang cukup optimis,” katanya.

Sekadar perbandingan, pada 2022 ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 8,5% hingga 9%.

Berdasarkan data BPS, per Maret 2022, angka kemiskinan tercatat 9,54% atau setara 26,16 juta orang.

Sedangkan berdasarkan kriteria BPS, definisi miskin adalah memiliki penghasilan di bawah Rp472.525 per kapita per bulan.

Artinya, bila satu keluarga terdiri dari tiga orang (ayah, ibu dan satu anak) dan keluarga itu memiliki penghasilan Rp1,5 juta per bulan, maka mereka tidak miskin.

Sebab dengan tiga anggota keluarga, batas kemiskinan adalah pendapatan di bawah Rp1.417.575 per bulan (Rp472.525 x 3).

Meski demikian atas target itu, Josua mengatakan masih realistis sepanjang pemerintah bisa menciptakan lapanga kerja dalam jumlah besar dan penyaluran bansos dilakukan tepat sasaran.

Hanya ia menambahkan pemerintah juga perlu menekan inflasi.

Sebab inflasi alias kenaikan harga-harga juga berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, karena membuat daya beli masyarakat secara riil menurun.

“Jadi penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata melalui [anggaran] perlinsos,” katanya. (bsf)