JAKARTA, BELASTING – Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan bahwa struktur subsidi BBM saat ini memang memberatkan APBN.

Namun, keberadaan subsidi BBM itu tetap dibutuhkan, karena ada kelompok masyarakat yang sangat terbantu oleh subsidi tersebut.

“Subsidi BBM ini menjaga inflasi tidak terlalu tinggi, hingga daya beli masyarakat terjaga,” katanya, Rabu (24/8/2022).

Ini menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan, bahwa alokasi subsidi BBM tahun ini sebesar Rp502 triliun berpotensi kurang hingga kemungkinan harus ditambah.

Bahkan diperkirakan subsidi akan tembus Rp700 triliun.

Namun menurut Nailul, bila subsidi itu dikurangi dan berdampak pada kenaikan harga BBM, risikonya justru terjadi pelemahan ekonomi dan peningkatan jumlah masyarakat miskin.

Menurutnya bila yang jadi soal adalah beban APBN, maka itu bisa dilakukan dengan refocussing anggaran, yaitu mengalokasikan dana program lain yang kurang urgent ke subsidi BBM.

Dalam catatan Belasting, Nailul sudah beberapa kali mengatakan soal berat-tidaknya beban APBN adalah soal “pilihan kebijakan”, karena pemerintah sebenarnya bisa merelokasi anggaran kalau mau.

Ia mencontohkan anggaran proyek food estate, ibu kota baru, hingga kereta cepat, yang juga menghabiskan biaya triliunan.

“Anggaran untuk food estate, IKN atau kereta cepat bisa dialihkan ke subsidi? Tapi apakah pemerintah mau?” katanya, Rabu pekan lalu (17/8/2022).

Solusi lain adalah dengan membatasi pembelian BBM subsidi, hingga hanya bisa dibeli oleh kalangan kelas menengah bawah yang membutuhkan.

Menurutnya, bila pemerintah mau melakukan relokasi anggaran dan ditambah pembatasan pembelian, maka APBN akan sanggup menanggung beban subsidi BBM. (bsf)