KEUANGAN NEGARA

Sudah Dapat Opini WTP, Sri Mulyani: Tidak Boleh Terlena

Hasil audit dari BPK yang baik tidak menjadi alasan K/L dan pemda mengendurkan transparansi anggaran

By | Kamis, 22 September 2022 11:25 WIB

Menkeu Sri Mulyani (tangkapan layar)
Menkeu Sri Mulyani (tangkapan layar)

JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan semakin banyak laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda yang meraih opini WTP dari BPK.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan tahun 2021, ada 83 dari 87 laporan keuangan pemerintah pusat (LKKP) yang mendapatkan opini WTP. Selain itu, 500 dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga mendapat opini yang sama.

Dia mengapresiasi Pemda dan K/L yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.




“Karena dalam suasana krisis banyak excuse untuk tidak baik, banyak alasan untuk nyeleweng. Namun faktanya bapak dan ibu sekalian bisa menjaga keuangan negara secara akuntabel dan output relatif baik,” ujarnya dalam Rakernas, pada Kamis (22/9/2022).

Secara lebih rinci, LKPP tahun 2021 yang mendapat opini WTP lebih sedikit dari tahun 2020. Pada tahun 2020 ada 85 dari 87 LKPP yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Sementara itu, LKPD dengan opini WTP mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 hanya ada 486 dari 542 LKPD yang mendapat opini WTP, tetapi sekarang naik menjadi 500 LKPD.



Sri Mulyani menilai opini WTP merupakan sebuah pencapaian dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Kendati banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP, Menkeu menegaskan setiap instansi tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan pencapaian tersebut.

Menurutnya, tantangan tahun ini dan ke depannya akan lebih rumit. Terlebih lagi implikasi dari tantangan tersebut kepada keuangan negara, tepatnya pada APBN dan APBD.

Seperti halnya disrupsi harga pangan dan harga energi yang mengakibatkan inflasi, kenaikan suku bunga, serta capital flow atau aliran modal yang semakin volatile. Sri Mulyani menyatakan hal tersebut memengaruhi asumsi makro yang digunakan dalam menyusun APBN.

“Intinya adalah kita tidak boleh terlena dan berpuas diri meskipun luar biasa prestasi Bapak/Ibu sekalian,” tutur Sri Mulyani. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :