JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim salah satu prestasi Indonesia adalah termasuk dalam sedikit negara yang perekonomiannya sudah di atas level sebelum pandemi.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi seperti dikutip Sabtu (24/9/2022). Menurutnya, Indonesia mampu mengendalikan Covid-19, kemudian perekonomian dapat bertahan dan pulih.

“Banyak negara ASEAN, G20, atau negara lain d iluar G20 dan ASEAN, banyak yang bahkan sampai hari ini belum mencapai atau pulih ekonominya melewati kondisi pra-pandemi,” ujarnya.

Dalam catatan Belasting, salah satu sumber penggerak pertumbuhan ekonomi adalah membaiknya harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah, yang menjadi andalan perekonomian Indonesia.

Koinsidensi atau faktor kebetulan akibat perkembangan situasi global itulah, yakni krisis energi dan pangan, yang membuat perekonomian Indonesia kembal ke level sebelum krisis. BPS menunjukkannya di sini.

Sri Mulyani menilai penggunaan APBN dan APBD yang cukup hati-hati atau relatively prudent turut berperan dalam meraih capaian tersebut.

Dia menuturkan dengan menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di pusat ataupun daerah, perekonomian RI bisa kembali ke level sebelum pandemi, seperti tahun 2019.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan negara lain masih berkutat dengan keduanya, covid-19  dan pemulihan ekonomi.

Pemakaian instrumen APBN, kata Sri, walaupun banyak untuk menangani covid dan pemulihan ekonomi, tetapi defisit dan tambahan utang negara relatif terkendali dibandingkan dengan negara lain.

“Ada yang bisa mencapai defisitnya double digit, 10-15% dan bahkan ekonomi nya belum pulih. Defisit kita tahun 2020 di 6% turun ke 4,7%, [di 2021] dan tahun ini kita harap akan turun lagi,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga mengungkapkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah pulih ke level pra-pandemi sejak kuartal II/2021. Adapun persentasenya sebesar 1,6% di atas PDB tahun 2019.

Sementara itu, defisit fiskal Indonesia tahun 2020-2021 sebesar 10,7%, dengan rasio utang pemerintah tahun 2021 di angka 40,7% dari PDB, lalu menurun ke angka 37,91% pada Juli 2022.

“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper dan bertanggung jawab,” kata Bendahara Negara. (Isa)