JAKARTA, BELASTING—Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati perubahan RAPBN 2023 dalam Raker atau pembicaraan tingkat satu, pada Selasa (27/9/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai keputusan DPR dan pemerintah terkait konsolidasi fiskal tahun 2023 merupakan keputusan yang antisipatif dan strategis.

“Defisit [RAPBN] telah disepakati sebesar 2,84%, sesudah 3 tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi dan konsekuensinya yang sangat berat yang menyebabkan defisit APBN melonjak,” ujarnya.

Adapun postur sementara RAPBN 2023 yang telah disepakati kedua belah pihak mencakup pendapatan negara senilai Rp2.463 triliun. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan sejumlah Rp2.021,22 triliun dan PNBP senilai Rp441,39 triliun.

Selanjutnya, anggaran belanja negara senilai Rp3.061,17 triliun. Itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sejumlah Rp1.000,84 triliun, belanja non-K/L Rp1.245,61 triliun, dan transfer ke daerah sejumlah Rp814,71 triliun

Dari selisih anggaran pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit APBN 2023 senilai Rp598,15 triliun atau sebesar 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menkeu menilai defisit yang lebih rendah untuk tahun depan adalah langkah yang antisipatif. Terutama untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga, gejolak di sektor keuangan, serta nilai tukar.

Kendati defisit 2,84% dari PDB, Menkeu menerangkan ada pembiayaan utang yang perlu turut diantisipasi. Oleh karena itu, pemerintah mewaspadai keduanya, baik defisit atau pembiayaan utang.

“Secara nominal angkanya [defisit] adalah Rp598,27 triliun. Kita pahami dengan defisit ini berarti ada pembiayaan utang yang harus diterbitkan oleh pemerintah mencapai Rp696,3 triliun,” ungkapnya.

Sekedar informasi, utang negara yang disebutkan sejumlah Rp696,3 triliun itu dipakai untuk pembiayaan defisit APBN. Konsekuensi itu datang dari nilai belanja negara yang lebih besar daripada pendapatannya.

Meski ada beberapa tantangan, Sri Mulyani menyampaikan penyusunan APBN 2023 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (das)