JAKARTA, BELASTING—Pemerintah memprediksi momentum pemulihan ekonomi nasional tahun ini masih kuat walaupun dilingkupi ketidakpastian karena geopolitik, inflasi, ataupun kenaikan suku bunga.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara IEO Forum dengan tema Maximizing Indonesia’s Economic Momentum: Enriching Opportunities through Green Economy, pada Senin (3/10/2022).

Sejalan dengan itu, Menkeu menyatakan bahwa pemerintah akan mendesain kebijakan fiskal tahun 2023 dengan responsif.

“Fleksibel tapi tetap hati-hati, measured, prudent, tapi kita juga fleksibel kalau ekonominya tiba-tiba kena hantaman baru,” ujarnya kepada mahasiswa FEB UI dalam acara IEO Forum.

Selanjutnya Sri Mulyani mengutarakan ada tantangan lain, yaitu perubahan iklim atau climate change. Menurutnya, hal itu akan terus menjadi perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Dia menyampaikan para calon ekonom, ataupun lulusan ekonomi seperti mahasiswa dalam IEO forum perlu memperhatikan dampak serta risiko dari perubahan iklim di masa mendatang.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, sambung Sri Mulyani, banyak negara termasuk Indonesia mengembangkan konsep green economy alias ekonomi hijau.

Dalam perkembangannya, baik kebijakan ataupun regulasinya fokus pada pengurangan emisi karbon. Ia menambahkan aktivitas ekonomi tetap berjalan namun dengan tingkat emisi karbon yang sedikit.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tegah menggalakkan pengembangan renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT), hingga mendesain skema pajak karbon.

Kalau bicara tentang green economy, di Indonesia kita sudah punya determinasi kita mau nurunin CO2 29%, sekarang sudah lebih ambisius menjadi 32%,” kata Sri Mulyani.

Sekedar informasi, melalui Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. Angka itu kemudian naik dan diproyeksikan dari 29% menjadi 32%. (das)