HEADLINE PEKAN INI: Tahun Ini Hampir Pasti Target DJP Terpenuhi
JAKARTA, BELASTING—Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sudah hampir mencapai target tahunan saat baru menyentuh akhir September 2022.
Setoran PPh nonmigas periode Januari-September 2022 sejumlah Rp723,3 triliun. Jumlah penerimaan itu memenuhi 96,6% dari target dalam Perpres No.98/2022.
Kemudian penerimaan PPh migas hingga akhir September 2022 mencapai Rp62,3 triliun. Jumlah tersebut setara 96,4% dari target tahun ini.
Berita tersebut dan sejumlah berita ekonomi politik lainnya menghiasi laman Belasting.id sepanjang pekan ini (24-30 Oktober 2022). Berikut selengkapnya:
1. Kemplang Pajak Plus TPPU, DJP Giring Tersangka Ke Kejaksaan
Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) menyerahkan 1 tersangka berinisial RK beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Direktur P2Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tersangka RK merupakan seorang direktur perusahaan penyedia jasa security berinisial PT LMJ.
"Atas perbuatannya tersebut, negara dirugikan hingga Rp26,9 miliar," ujarnya, Kamis (27/10/2022).
2. Banding Kompensasi Kerugian Dikabulkan Sebagian, Setoran PPh Jadi Lebih Bayar
Pengadilan Pajak membacakan amar putusan sengketa pajak yang terjadi antara PT Showa Denko Materials Indonesia (d.h. Hitachi Chemical Indonesia) dan Ditjen Pajak (DJP).
Adapun sengketa pajak tersebut ditangani oleh Hakim Ketua Majelis XV-B Triyono Martanto bersama dengan Hakim Anggota Majelis XV-B, Anwar Syahdat dan Redno Sri Rezeki.
Triyono mengatakan perusahaan selaku pemohon banding keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) pajak penghasilan (PPh) badan tahun fiskal 2017 yang dilayangkan DJP.
Setelah diteliti majelis, pokok sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak terkait koreksi positif kompensasi kerugian yang dilakukan DJP terhadap laporan perpajakan PT Showa Denko.
“Menimbang, bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut, koreksi positif kompensasi kerugian dengan nilai sengketa sebesar Rp13,39 miliar,” ujar Triyono, Selasa (26/10/2022).
3. Presiden Target Januari 2023 Investasi Swasta Mulai Bangun IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo mengutarakan akan banyak pembangunan fisik di ibu kota negara (IKN) Nusantara mulai awal tahun depan.
Presiden Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara akan makin terlihat mulai Januari 2023. Menurutnya, mulai tahun depan bukan hanya belanja pemerintah berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru. Komitmen investasi swasta juga diproyeksikan mulai melakukan pembangunan fisik awal tahun depan.
"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector (sektor swasta), investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai," katanya dikutip Rabu (26/10/2022).
4. Astra Otoparts Menang Sengketa Pajak, Koreksi Positif Rp46 Miliar Gugur
Majelis Hakim VI-A Pengadilan Pajak memenangkan PT Akashi Wahana Indonesia (Astra Otoparts) dalam sengketa pajak melawan Ditjen Pajak (DJP).
Hakim Ketua Majelis VI-A, Juwari Eddy Winarto menjelaskan pokok sengketa berawal dari keberatan perusahaan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2016 yang dilayangkan oleh DJP.
“Terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding adalah koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp46.244.698.428 [Rp46 miliar],” ujarnya dalam persidangan, pada Selasa (25/10/2022).
5. 50 Juta NIK Sudah Valid Digunakan Sebagai NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya ada 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tervalidasi sebagai NPWP.
Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan 50 juta NIK sudah bisa digunakan untuk mengakses layanan perpajakan di sistem DJP Online. Menurutnya, DJP terus meningkatkan jumlah wajib pajak yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
“Dari total 68 juta NPWP yang kita coba verifikasi, kurang lebih ini 50 juta lebih ini sudah valid,” ungkap Yon dikutip Senin (24/10/2022).
6. Setoran Pajak Rp1.310,5 Triliun, Menkeu: Insya Allah Capai Target
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2022 terkumpul sejumlah Rp1.310,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun memenuhi 88,3% dari target tahun ini dalam Perpres No.98/2022 senilai Rp1.485 triliun. Laju pertumbuhan setoran pajak mencapai 54,17% dibandingkan September 2021.
"Penerimaan pajak masih cukup kuat sampai September. Kalau dilihat PPh nonmigas itu hampir 100% dari target. Insya Allah akan tercapai dan bahkan melebihi target," katanya dalam Konpers APBN Kita, Jumat (21/10/2022).
7. Tarif Naik 1% Tambah Setoran PPN Rp35,25 Triliun
Kenaikan 1% tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mampu menambah kinerja penerimaan hingga puluhan triliun.
Bahan paparan APBN Kita, hingga akhir September 2022 mengungkapkan dampak kenaikan tarif PPN yang berlaku mulai April 2022 mampu menambah penerimaan hingga Rp35,25 triliun.
"Dampak penyesuaian tarif PPN yang berlaku 1 April 2022," tulis keterangan laporan APBN Kita dikutip Minggu (23/10/2022).
8. Bahlil Lahadalia Segel MoU Investasi dengan Inggris, Fokus Bahas Perdagangan Karbon
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjajaki kerja sama investasi dengan Pemerintah Inggris.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan kerja sama dengan Pemerintah Inggris dituangkan dalam nota kesepahaman/MoU dengan Kantor Urusan Investasi Departemen Perdagangan Internasional Britania Raya dan Irlandia Utara.
MoU kerja sama investasi diteken oleh Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Inggris, Lord Dominic Johnson di London, Inggris pada Kamis (27/10/2022) waktu setempat.
"Satu sisi kami memiliki sumber daya alam yang melimpah dan Inggris mempunyai teknologi, modal, dan pasar yang cukup. Ini adalah langkah awal yang baik. Saya berpikir bahwa hubungan kedua negara ini harus kita tingkatkan dalam perspektif ekonomi dan khususnya investasi," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (28/10/2022). (Isa)
KOMENTAR
Silahkan berikan komentar dengan baikTulis Komentar Anda :
TERPOPULER
-
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Berlaku Curang, Tiga Pompa SPBU di Jalur Mudik Kena Segel
-
PABRIK COREBOARD PAPER
Indonesia Royal Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat