KEBIJAKAN EKONOMI

BKF: Data Neraca Institusi Terintegrasi Akan Hasilkan Kebijakan Efektif

Basis data yang kuat jadi pijakan kokoh dalam susun kebijakan

By | Selasa, 22 November 2022 11:30 WIB

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu (tangkapan layar)
Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu (tangkapan layar)

JAKARTA, BELASTING—Kementerian Keuangan mendorong terbentuknya Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) sebagai kerangka kerja makroekonomi yang menyajikan data komprehensif ekonomi nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan data perekonomian yang lengkap merupakan aspek penting untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan global.

“Apalagi kalau datanya diperbaiki dan di-update tentunya akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif lagi kedepannya,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Neraca Institusi Terintegrasi (NIT), Selasa (22/11/2022).




Febrio menerangkan tantangan dalam mengelola perekonomian saat ini bergeser dari masalah pandemi menjadi risiko karena tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Dia menyampaikan peningkatan risiko itu utamanya dipicu oleh data supply disruption, yang kemudian mendorong tingginya inflasi global, dan diperparah dengan adanya perang Rusia-Ukraina.

Perang itu, sambungya, mengerek harga komoditas, pangan, dan energi, serta memunculkan pengetatan kebijakan moneter di banyak negara, yang mengakibatkan meningkatnya cost of fund dan tekanan terhadap nilai tukar.



“Kondisi ini berpotensi menimbulkan stagflasi dan menimbulkan risiko resesi di banyak negara dan ini tentunya harus kita waspadai,” ungkap Febrio.

Febrio menuturkan pemerintah kerap memonitor berbagai risiko yang berpotensi menghantam perekonomian dalam negeri. Tujuannya agar bisa mengantisipasi dan memitigasi risiko yang terjadi.

Untuk meraih tujuan tersebut, sambungnya, diperlukan desain kebijakan yang antisipatif, agile, dan dalam tata kelola yang baik. Menurutnya, data-data NIT menjadi salah satu penyokong yang dapat diandalkan untuk mengambil paket kebijakan yang efektif untuk hadapi risiko di tahun mendatang.

“Itu semuanya mengandalkan data dan ada kalanya data yang kita punya tidak sempurna, tetapi kebijakan harus tetap diambil, dan dalam konteks ini tata kelola memang menjadi ujung tombak,” kata Febrio. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :