JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa tiga provinsi baru di Papua akan mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan alokasi dana tersebut penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan di 3 provinsi baru yang mencakup Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

“Penganggaran untuk pelaksanaan provinsi-provinsi baru ini akan masuk dalam DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran] yang disampaikan Bapak Presiden untuk 2023,” ujarnya kepada awak media, Rabu (23/11/2022).

Sebagai informasi, pembentukan Provinsi Papua Selatan ditetapkan dalam UU No.14/2022, Provinsi Papua Tengah melalui UU No.15/2022, dan Provinsi Papua Pegunungan dalam UU No.16/2022.

Sementara Provinsi Papua Barat Daya, yang baru disetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukannya menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/11/2022), alokasi dananya masih menggunakan anggaran dari provinsi induk sebelum pemekaran.

“Yang penting adalah provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama, dalam sisi implikasi keuangan kita nanti bagikan antara provinsi induk dan pemekaran,” ungkap Sri Mulyani.

Mengenai sisi transfer dana, sambung Menkeu, nantinya penyaluran anggaran bisa melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dana desa.

Juga melalui dana otonomi khusus (Otsus) yang selama ini diberikan pada Provinsi Papua. Sementara terkait besaran pembagiannya, Bendahara Negara akan mengkalkulasikannya terlebih dahulu.

“Nanti kita akan lihat berdasarkan demarkasi daerahnya, populasinya, dan berapa ASN daerah yang berpindah atau bergerak ke tempat provinsi yang baru itu,” jelasnya. (das)