BERITA EKONOMI POLITIK HARI INI

Headlines Hari Ini, Hakim Pengadilan Pajak Pertahankan Koreksi DJP Rp3,8 Miliar

WP tak bisa buktikan berhak gunakan P3B buat hakim tolak permohonan banding

By | Kamis, 24 November 2022 08:33 WIB

Ilustrasi (foto: Belasting)
Ilustrasi (foto: Belasting)

JAKARTA,BELASTING - Hakim pengadilan pajak menolak permohonan banding wajib pajak dan mempertahankan koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp3,8 Miliar.

Putusan disampaikan pada Rabu, 23 November 2022 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh PT Primabahagia Permai. Banding ditolak karena wajib pajak tidak bisa membuktikan berhak memanfaatkan tax treaty atau P3B Indonesia-Malaysia perihal pembayaran jasa management ke luar negeri.

Selain itu, pemberitaan berkaitan dengan upaya DJP melakukan standardisasi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak melalui fitur baru standardisasi informasi laporan keuangan (SILK). Aplikasi tersebut berbasis data dengan format XBRL (eXtensible Business Reporting Languange). berikut ringkasannya.




1. Banding Ditolak Hakim, WP Tak Bisa Gunakan Fasilitas P3B Indonesia-Malaysia

Majelis Hakim V-B Pengadilan Pajak menolak banding perusahaan dan tetap mempertahankan koreksi fiskal yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) senilai Rp3,81 miliar.

Secara terperinci, Hakim Ketua Majelis V-B Aman Santosa mengatakan sengketa terjadi lantaran wajib pajak, yakni PT Primabahagia Permai, tidak terima dengan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang diterbitkan KPP Madya Balikpapan, Kalimantan Timur.



Oleh karena itu, sengketa pajak bergulir ke pengadilan. Dalam kasus ini, wajib pajak korporasi, yakni PT Primabahagia Permai disebut sebagai pemohon banding, dan DJP disebut sebagai terbanding.

2. DJP Gunakan 2 Saluran Ini Saat Kelola Data Eksternal

 Ditjen Pajak (DJP) menetapkan 2 saluran utama dalam pengelolaan data yang berasal dari eksternal.

Direktur Data dan Informasi Perpajakan (DIP) DJP, Dasto Ledyanto mengatakan saluran perolehan data eksternal melalui mekanisme Interoperabilitas dan saluran kedua melalui portal data pihak ketiga.

Dasto menjelaskan saluran interoperabilitas merupakan mekanisme pertukaran data antar sistem dengan metode Application programming interface (API), file transfer protocol (FTP) dan host to host. 

3. DJP Akan Perkenalkan SILK SPT Tahunan, Ini Detailnya

Aplikasi terbaru dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk wajib pajak badan segera bertambah.

DJP memperkenalkan fitur baru dalam pelaporan SPT Tahunan, yaitu standardisasi informasi laporan keuangan (SILK). Aplikasi tersebut berbasis data dengan format XBRL (eXtensible Business Reporting Languange).

"SILK SPT adalah aplikasi SPT pada DJP Online seperti saat ini dengan tambahan fitur SILK berbasis XBRL," tulis bahan paparan DJP.

4. Begini Cara Pelaporan SILK SPT Tahunan

itjen Pajak (DJP) menetapkan 5 langkah umum dalam pelaporan standardisasi informasi laporan keuangan (SILK) SPT.

Langkah pertama pelaporan SILK SPT adalah dengan mempersiapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian ditambah dengan informasi perpajakan lain yang dibutuhkan.

"Wajib Pajak akan mempersiapkan General Ledger untuk melakukan mapping dan mengidentifikasi akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak," tulis bahan paparan DJP.

5. Hadapi Dobel Risiko Resesi dan Inflasi 2023, Ini Kata Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan mengenai ancaman reflasi, yakni kombinasi resesi dan inflasi yang diperkirakan terjadi tahun depan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mewaspadai faktor-faktor yang berasal dari gejolak perekonomian global, yang dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023.

“Kalau dari sisi proyeksi [pertumbuhan ekonomi], kami tetap menggunakan yang di dalam UU APBN kita yang asumsinya di 5,3%,” ujarnya kepada awak media di Gedung Kementerian Keuangan. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :