KEBIJAKAN FISKAL DAERAH

Presiden Jokowi Sentil Pemda Hobi Timbun Uang di Bank

Presiden angkat suara perihal terus meningkatnya saldo rekening pemerintah daerah parkir di bank

By | Rabu, 30 November 2022 10:30 WIB

Presiden Joko Widodo (tangkapan layar)
Presiden Joko Widodo (tangkapan layar)

JAKARTA,BELASTING - Presiden Joko Widodo meminta para pimpinan daerah segera melakukan realisasi belanja dan tidak menumpuk uang APBD di perbankan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan saldo rekening pemda pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota menjelang akhir tahun anggaran mencapai Rp278 triliun. Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan jumlah uang pada periode sama tahun lalu yang berkisar pada angka Rp210 triliun hingga Rp220 triliun.

"Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, tetapi yang ada di kantong ga dipakai, ya percuma. Uang Rp278 triliun itu gede banget, besar sekali," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, Rabu (30/11/2022).




Jokowi meminta agar pemda melakukan akselerasi realisasi belanja agar tidak banyak uang yang menumpuk di perbankan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di daerah akan makin meningkat jika daerah disiplin dalam melakukan realisasi belanja.

Dia menekankan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah berkomitmen untuk memberikan dana transfer ke daerah tepat waktu. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri perlu melakukan pengawasan penyebab meningkatnya saldo pemda di perbankan.

"Saya minta segera dibelanjakan. Memang benar realisasi biasanya di akhir tahun, tapi ini [saldo rekening] dibandingkan tahun sebelumnya sudah melompat tinggi sekali, ini keliru besar," paparnya.



Seperti diketahui,  dana pemda di perbankan pada Oktober 2022 senilai Rp278,73 triliun. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Salah satu penyebab utama adalah kegiatan penyerapan belanja APBD yang belum optimal.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya dilakukan penelitian lebih dalam perihal terus meningkatnya uang pemda di perbankan. "Ini yang tidaknya hanya pada pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang menunjukkan jumlah dana yang cukup besar di bank. Mungkin kita lihat lebih teliti apakah ini temporer atau ini sudah lebih permanen," terangnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :