JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dapat melaksanakan pengadaan atau procurement untuk tahun anggaran 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani melalui Konferensi Pers di Istana Negara usai acara penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2023, pada Kamis (1/12/2022).

“Dengan penyerahan ini berarti seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan, termasuk melakukan procurement meskipun belum masuk tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh Presiden menandakan APBN 2023 sah untuk dijalankan.

Selanjutnya, dia menjabarkan secara ringkas untuk tahun 2023 pendapatan negara dipatok Rp2.463 triliun. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.021 triliun, PNBP Rp441, 4 triliun dan hibah Rp400 miliar.

Sementara itu, belanja negara tahun depan sejumlah Rp3.061,2 triliun. Menkeu menyebutkan ada belanja pemerintah pusat yang sejumlah Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun.

“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84%. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau UU 2/2020, yaitu konsolidasi fiskal di mana tahun 2023 defisit harus dijaga dibawah 3% dari GDP,” kata Sri Mulyani.

Menkeu juga mengutarakan bahwa APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap pergeseran risiko perekonomian global.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2023 secara simbolis kepada 14 Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan di Istana Negara. Selain itu, Kepala Negara juga menyerahkan buku daftar alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023. (das)