JAKARTA, BELASTING—Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada Kementerian/Lembaga.

Penyerahan tersebut menjadi simbol bagi K/L untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menyampaikan posisi APBN di tahun 2023.

Menurutnya, APBN 2023 ditempatkan sebagai instrumen stabilitas. Utamanya digunakan untuk merespon tantangan perekonomian global tahun depan, seperti halnya mengendalikan inflasi.

Jokowi melanjutkan, APBN 2023 juga merupakan instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Sekaligus sebagai pendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

“Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM,” ujarnya dalam Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, pada Kamis (1/12/2022).

Kedua, APBN 2023 dipakai untuk akselerasi reformasi perlindungan sistem perlindungan sosial. Itu dilakukan untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, seperti registrasi sosial ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.

Kelima, revitalisasi industri. Jokowi menilai hal itu menjadi penting untuk terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

“Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas,” kata Presiden Jokowi. (das)