BERITA EKONOMI POLITIK HARI INI

Headlines Hari Ini, Kewajiban Peserta PPS Lapor Harta dan Utang dalam SPT Tahunan

Tugas tambahan perlu dilakukan wp peserta PPS untuk pelaporan SPT tahun ini

By | Selasa, 24 Januari 2023 08:36 WIB

Dirjen Pajak Suryo Utomo (foto: Belasting)
Dirjen Pajak Suryo Utomo (foto: Belasting)

JAKARTA,BELASTING - Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) memiliki tugas tambahan dalam pelaporan SPT tahun pajak 2022.

Deklarasi harta dan utang yang disampaikan dalam PPS perlu dicantumkan dalam kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan. Harta dan utang hasil deklarasi PPS diklasifikasikan sebagai perolehan baru dalam SPT tahun pajak 2022 yang dilaporkan pada tahun ini.

Selain itu, pemberitaan pada hari ini berkaitan dengan beragamnya fasilitas insentif pajak yang ditawarkan pemerintah kepada investor IKN Nusantara. Relaksasi pungutan pajak plus bea cukai akan diberikan untuk investasi di ibu kota negara yang baru. Berikut ringkasannya.




1. WP Peserta PPS Jangan Sampai Lupa Cantumkan Harta Deklarasi di SPT Tahunan

 Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) memiliki kewajiban tambahan saat menyampaikan SPT pada tahun ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.196/2021 tentang juknis PPS mengatur kewajiban peserta untuk mencantumkan harta hasil deklarasi dalam SPT Tahunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PMK No.196/2021.



Pasal tersebut mengatur terhadap tambahan harta dan utang yang diungkapkan wajib pajak dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) PPS yang belum dilaporkan dalam PT Tahunan tahun pajak 2020 diklasifikasi sebagai harta baru dan utang baru yang dilaporkan dalam SPT tahun pajak 2022.

2. Relokasi Kantor ke IKN Nusantara Bisa Dapat Tax Holiday

Kisi-kisi kebijakan insentif perpajakan khusus investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibuka kepada publik.

Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengatakan beberapa jenis insentif perpajakan disiapkan kepada pelaku usaha yang masuk ke IKN Nusantara. Insentif tersebut tidak hanya sebatas pada kegiatan investasi baru di IKN Nusantara.

Perpindahan lokasi usaha atau lokasi kantor juga masuk dalam cakupan kebijakan insentif perpajakan di IKN Nusantara. Skema insentif berlaku pada administrasi yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

3. Fasilitas Diberikan ke Direktur dan Manajer Jadi Sasaran Pajak Natura

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan salah satu tujuan penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pemberian natura atau kenikmatan adalah untuk keadilan dalam sistem pajak.

Kemenkeu menjelaskan keputusan pemberian natura atau kenikmatan sebagai objek pajak adalah untuk meningkatkan keadilan dalam administrasi PPh. Sebelum menjadi objek pajak, pemberian natura atau kenikmatan cenderung dimanfaatkan oleh pegawai dengan jabatan tinggi mulai posisi manajer.

"Latar belakang penyesuaian ini karena imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati oleh high level employee (direktur, manajer, dan komisaris). Hal ini menimbulkan ketidakadilan apabila hanya golongan tertentu yang menerima imbalan berupa natura dan/ atau kenikmatan," tulis laporan APBN Kita.

4. Pajak Tahunan Kendaraan Listrik Dihapus Mulai Januari 2025

Pemerintah mencanangkan mulai 5 Januari 2025 kendaraan berbasis energi terbarukan akan dibebaskan dari pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Tidak hanya PKB, kendaraan berbasis energi terbarukan juga tidak akan dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dua kebijakan baru itu merupakan hasil dari UU No.1/2022 tentang HKPD.

Ketentuan pembebasan PKB tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sementara pembebasan BBNKB diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d UU HKPD.

5. Ribuan Motor dan Mobil Nunggak PKB, Piutang Pajak Tembus Rp18,4 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, mencatat di awal tahun sedikitnya ada 9.731 unit kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala UPTD Wilayah Malinau Bapenda Kaltara Aan Hartono mengatakan tunggakan PKB dari ribuan kendaaan itu mencapai Rp18,48 miliar. Menurutnya, jika utang tidak tertagih daerah bisa rugi miliaran.

“Nilai tunggakan PKB kendaraan roda dua berjumlah Rp4,47 miliar. Sedangkan, tunggakan pajak roda 4 dan sejenisnya Rp14,01 miliar. Ini sangat kita prioritaskan untuk [bisa] tertagihkan,” ujarnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :