JAKARTA,BELASTING - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komponen konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi sebagai unsur pembentuk pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5% pada 2022 disebabkan menurunnya penggunaan belanja APBN untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Belanja negara tahun 2022 dialihkan kepada tantangan-tantangan terkini, termasuk dalam meredam gejolak dinamika perekonomian dunia," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2/2023).

Menkeu Sri Mulyani menjabarkan alokasi belanja pemerintah pada tahun lalu dialihkan untuk pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dua komponen utama belanja terdiri dari bantuan dalam bentuk subsidi dan kompensasi energi.

Sepanjang 2022, belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551 triliun. Angka tersebut tumbuh 192,7% dibandingkan serapan belanja 2021.

Sementara itu, untuk pelaksanaan anggaran 2023, faktor risiko ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan utama pengelolaan kebijakan fiskal. Meskipun tekanan inflasi diprediksi mulai melambat secara gradual pada tahun ini

Menurutnya, kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu-isu kritikal, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat.

"APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan," tambahnya. (das)