JAKARTA, BELASTING—Pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp171,4 triliun untuk jajaran pemerintah daerah (pemda) hingga Maret 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan secara nominal penyaluran TKD turun sebesar 2,9% dibandingkan Maret 2022. Adapun dana TKD yang disalurkan tahun lalu sejumlah Rp176,5 triliun.

“Sampai dengan Maret 2023, kita sudah transfer Rp171,4 triliun ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dan ini sedikit lebih rendah 2,9% dari tahun lalu,” ujarnya, dikutip Senin (24/4/2023).

Secara keseluruhan terdapat 8 komponen TKD. Itu terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, hibah, dana otonomi khusus dan Daerah Istimewa Yogyakarta (otsus dan DIY) . Kemudian ada dana desa dan insentif fiskal untuk daerah.

Sri Mulyani menjelaskan secara umum, distribusi dana TKD mengalami penurunan karena penyaluran DAU tahun ini lebih rendah. Dia menuturkan pemda perlu melakukan penandaan atau earmark dalam APBD, baru pemerintah pusat bisa menyalurkan dana TKD.

“Sesuai UU HKPD, di mana DAU hanya bisa di transfer apabila pemda sudah melakukan earmark bagi DAU, terutama untuk belanja pendidikan dan kesehatan, sehingga kalau pemda sudah berkomitmen kita bisa mentransfer,” tutur Sri Mulyani

Adapun penyaluran DAU per Maret 2023 sejumlah Rp104,3 triliun atau turun 13m9% dibandingkan 2022 yang sejumlah Rp121 triliun. Selanjutnya, komponen yang juga mengalami penurunan penyaluran ada DAK non fisik.

DAK non fisik terealisasi Rp31,3 triliun atau turun tipis sebesar 0,4%. Hal itu dikarenakan terlambatnya rekomendasi penyaluran dana tunjangan guru dari Kemendikbud.

Kemudian dana otsus dan DIY terealisasi Rp200 miliar atau turun sebesar 16,3%. Sementara dana insentif fiskal juga turun sebesar 48,6% atau terealisasi Rp200 miliar.

Selain itu, komponen TKD lainnya mengalami pertumbuhan penyaluran. DBH terealisasi Rp22,2 triliun atau tumbuh 76,4%. Kemudian DAK fisik tersalurkan senilai Rp200 miliar atau tumbuh 83,8%.

Berikutnya, dana hibah belum ada penyaluran alias masih Rp0 dan tumbuh 0%. Sementara dana desa tersalurkan senilai Rp13 triliun atau tumbuh 20,9%, dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp10 triliun.

“Ini karena desa-desa makin meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi dokumen persyaratan penyalurannya, sehingga tahun ini kita bisa meningkat transfernya ke desa,” tutur Sri Mulyani.