JAKARTA,BELASTING - Validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) berkaitan erat dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan target penyelesaian validasi NIK sebagai NPWP tercapai sebelum awal tahun fiskal 2024. Dengan demikian, penggunaan satu data dapat terwujud sebelum coretax system yang baru efektif beroperasi pada 1 Januari 2024.

Dengan validasi yang selesai, maka proses integrasi berbagai sistem dalam coretax dapat tercapai dengan optimal.

1. 57,92 Juta NIK-NPWP Tervalidasi, DJP: Itu Sudah 82% WP OP Dalam Negeri

Ditjen Pajak (DJP) telah melakukan pemadanan terhadap 57,92 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga awal semester II/2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah NIK-NPWP tervalidasi porsinya mencapai 82,03%. Adapun target DJP memvalidasi sedikitnya 69 juta NIK sebagai NPWP.

“Sampai 17 Juli 2023 pukul 09.00 WIB, ada sebanyak 57,92 juta NIK dan NPWP yang dipadankan atau mencapai 82.03% wajib pajak orang pribadi dalam negeri,” ujarnya

2. Pemkot Bawa Jaksa Tagih Tunggakan Pajak

Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, memasang spanduk dan stiker peringatan pada 12 objek pajak daerah yang tidak kunjung melunasi tunggakan pajaknya ke kas daerah.

Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi, Faisal mengatakan pemasangan peringatan dilakukan oleh timnya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi.

“Totalnya ada 12 titik [objek] wajib pajak yang kita pasang peringatan, karena mereka belum membayar kewajiban alias nunggak pajak,” ujarnya

3. ESDM Nilai Pajak Karbon akan Berlaku Internasional

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai pungutan pajak karbon di masa depan akan berlaku internasional di seluruh negara.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan penerapan pajak karbon sedang direncanakan berlaku secara global. Jika tidak ada perubahan regulasi, maka produk asal Indonesia akan kalah bersaing di pasar internasional.

"Kami menganggap ancaman yang paling besar adalah justru jika diterapkan praktik carbon mechanisme secara global akan ada pajak karbon yang disepakati seluruh negara. Contohnya sekarang negara-negara Skandavia itu sudah menerapkan pajak karbon," katanya.

4. Budi Arie Setiadi Sah Jadi Menteri Gantikan Johnny Plate

Presiden Joko Widodo resmi melantik 1 orang menteri, 5 wakil menteri, dan 2 anggota dewan pertimbangan presiden untuk Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024.

Presiden Jokowi melantik menteri dan wakil menteri terlebih dahulu. Keenamnya berdiri di hadapan Presiden RI dan didampingi oleh para rohaniwan untuk diambil sumpah jabatannya.

Adapun 6 orang itu terdiri dari Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Untuk posisi wamen, ada Pahala Nugraha Mansury, Nizar Patria, Paiman Raharjo, Rosan Perkasa Roeslani, Dan Saiful Rahmat Dasuki.

5. Neraca Dagang RI Surplus US$3,45 Miliar, Lanjutkan Tren 38 Bulan Beruntun

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja perdagangan barang di Indonesia pada Juni 2023 mengalami surplus sebesar US$3,45 miliar dibandingkan Mei 2023.

Adapun surplus Mei 2023 senilai US$0,43 miliar. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan neraca perdagangan RI pada Juni 2023 menunjukkan surplus 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Pada Juni 2023 ini, neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus dan nilainya sebesar US$3,45 miliar,” ujarnya