KASUS KORUPSI PEGAWAI DJP

KPK Bongkar Dugaan Korupsi Pegawai Pajak, Nilai Klaim Restitusi Proyek Tol Solo Kertosono Rp13,2 Miliar

Lagi, pegawai DJP terlibat kasus dugaan suap dan kali ini soal restitusi pajak

By | Jum'at, 05 Agustus 2022 18:17 WIB

Konferensi pers kasus dugaan korupsi di KPP Pratama Pare (tangkapan layar)
Konferensi pers kasus dugaan korupsi di KPP Pratama Pare (tangkapan layar)

JAKARTA,BELASTING - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 orang yang diduga terlibat dalam perkara korupsi restitusi pajak di KPP Pratama Pare, Jawa Timur.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ketiga orang yang ditahan antara lain adalah TA sebagai pemberi suap. Dia merupakan kuasa Joint Operation [JO] PT WIKA, PT PP dan CRBC [China Road & Bridge Corporation]. JO merupakan pelaksana pembangunan tol Solo-Kertosono.   

Tersangka kedua adalah AR yang selaku supervisor tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Pare, Jatim. Tersangka ketiga, SHR yang berperan sebagai perantara pemberian uang suap dari TA kepada AR.




"Tim melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 5 Agustus sampai 24 Agustus 2022," katanya dalam Konpers KPK, Jumat (5/8/2022).

Asep menjelaskan duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua orang swasta dan satu orang pegawai DJP Kemenkeu. Kasus bermula pada Januari 2017 saat JO WIKA, PP dan CRBC yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Pare mengajukan restitusi atau kelebihan pembayaran pajak senilai Rp13,2 miliar.

Permohonan restitusi tersebut berlaku untuk tahun pajak 2016 dan pada Agustus 2017 terbit surat pemberitahuan kepada JO WIKA, PP dan CRBC untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Pare.



TA ditunjuk sebagai kuasa yang mewakili JO WIKA, PP dan CRBC dalam pengajuan restitusi senilai Rp13,2 miliar. Kemudian AR menjadi supervisor tim pemeriksa pajak untuk permohonan restitusi yang diajukan oleh JO WIKA, PP dan CRBC.

"Keseluruhan restitusi Rp13,2 miliar yang diajukan diduga ada inisiatif dari saudara TA untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara AR dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui," papar Asep.

Gayung bersambut, AR sebagai supervisor tim pemeriksa setuju dengan ajakan suap TA. Penawaran suap dengan skema imbalan atau fee 10% dari nilai restitusi atau sekitar Rp1 miliar. Selanjutnya, AR meminta SHR sebagai penghubung dan menerima uang dari TA.

Selanjutnya, pada Mei 2018 dilakukan penyerahan uang suap untuk meloloskan restitusi JO WIKA, PP dan CRBC senilai Rp13,2 miliar. Penyerahan uang dilakukan di Jakarta.

Namun, uang yang diserahkan TA melalui SHR tidak utuh Rp1 miliar. TA hanya mampu memberikan uang senilai Rp895 juta kepada AR melalui SHR. 

"TA sebagai pemberi langgar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AR dan SHR sebagai penerima disangkakan langgar Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :