OPERASI KPK

KPK Tangkap Bupati Pemalang, 22 Orang Ikut Ditangkap, Sejumlah Uang Disita

Bupati Pemalang Mukti Agung baru saja melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang Slamet Masduki.

By | Jum'at, 12 Agustus 2022 13:23 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAKARTA, BELASTING—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 23 orang dan menyita sejumlah uang dan barang bukti lain dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Pemalang adalah suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.

"Mohon bersabar tim lidik KPK sedang memeriksa pihak yang terkait untuk memperjelas dugaan perbuatan dan pelakunya. Pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail," katanya, Jumat (12/8/2022).




Adapun jumlah uang yang disita hingga kini masih dihitung tim KPK. Ke-23 orang yang ditangkap dalam operasi Kamis (11/8/2022), masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai dua gedung dwiwarna KPK.

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bupati Pemalang Mukti Agung baru saja melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu (10/8) sore.



Slamet mengisi kekosongan jabatan seusai Sekretaris Daerah Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang 2010.

Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons kabar soal KPK menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (11/8/2022).

Ganjar mengaku belum mendapatkan informasi OTT KPK tersebut, Namun, ia mengatakan selalu mengingatkan para pejabat daerah di wilayahnya itu agar hati-hati dan menjauhi praktik korupsi.

"Saya menunggu perkembangan yang ada ya. Tapi sebelum kejadian ini kita susah berkomunikasi dengan mereka (para kepala daerah)," katanya.

Ganjar mengatakan KPK kerap menyampaikan dan mengingatkan para pejabat agar menjauhi praktik korupsi dan sejenisnya. (Isa)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :