PIDANA PERPAJAKAN

Tindak Lanjut Bukper, Dua Orang Penanggung Pajak Dikirim ke Kejaksaan

Tidak koorperatif membuat wajib pajak masuk dalam jeratan pidana perpajakan

By | Kamis, 22 September 2022 14:39 WIB

Ilustrasi (foto: Freepik)
Ilustrasi (foto: Freepik)

JAKARTA,BELASTING - Penegakan hukum dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I terhadap kasus tindak pidana perpajakan.

Tim penyidik Kanwil DJP Jateng I menyerahkan dua orang tersangka, yaitu YS dan RKW kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan memberikan keterangan atau isi SPT tidak benar.

"Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka YS dan RKW dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pada kurun waktu masa pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2015," tulis keterangan Kanwil DJP Jateng I dikutip Kamis (22/9/2022).




Proses penegakan hukum terhadap kedua tersangka berawal dari kegiatan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper). Kantor pajak sudah membuka ruang agar wajib pajak menggunakan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

Namun, YS dan RKW tidak menggunakan hak tersebut dan Kanwil DJP Jateng I melanjutkan upaya hukum dari Bukper menjadi penyidikan. Opsi melunasi utang pajak plus sanksi administrasi dengan mengajukan permohonan penghentian penyidikan juga tidak dimanfaatkan oleh para tersangka.

Alhasil proses hukum berlanjut pada ranah pidana perpajakan. Para tersangka diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah Rp1,57 miliar. Aksi tersebut dilakukan pada periode Januari 2014 hingga Desember 2015.



"Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang kurang dibayar," ulas Kanwil DJP Jateng I.

Proses hukum selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kejari karena proses penyidikan sudah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk menjerat para tersangka di bidang pidana perpajakan.

"Kanwil Jateng I senantiasa bekerja sama dan menjalin sinergi dengan pihak penegak hukum terkait yaitu Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jateng dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai upaya pengamanan penerimaan negara," tambahnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :