HUKUM PERPAJAKAN

Trakindo dan Johnson & Johnson Ajukan Sengketa Pajak Usai Long Weekend Imlek

Pelayanan loket di pengadilan pajak dibuka penuh untuk pengajuan sengketa dan pelayanan informasi

By | Senin, 23 Januari 2023 10:35 WIB

ilustrasi (foto: Belasting)
ilustrasi (foto: Belasting)

JAKARTA, BELASTING—Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) mengumumkan jadwal terbaru terkait daftar pemohon antrean loket pelayanan di Pengadilan Pajak yang berlaku Selasa, 24 Januari 2023.

Set PP mencatat total ada 13 wajib pajak yang mengantre layanan sengketa pajak usai Tahun Baru Cina. Ada 3 loket layanan yang tersedia bagi para pemohon sengketa, yaitu Loket A, B, dan C.

“Layanan tatap muka melalui loket A, B, dan C dilaksanakan di Lantai 1 Gedung A, Pengadilan Pajak,” ulas Sekretariat Pengadilan Pajak, dikutip Senin (23/1/2023).




Pada Loket A untuk Permohonan Banding dan Gugatan dimulai pukul 10.00-14.00 WIB. Hanya ada 2 pemohon yang terdaftar di Loket A, yaitu PT Trakindo Utama dan PT Johnson & Johnson Indonesia.

Selanjutnya, pada Loket B untuk Layanan Informasi, Pengajuan Izin Kuasa Hukum (IKH) dan Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP), loket antrean dimulai pukul 10.00-11.00 WIB.

Sekretariat Pengadilan Pajak menyampaikan ada 5 pemohon yang terdaftar di Loket B. Itu terdiri dari wajib pajak atas nama Sugiarto Utomo, Marce Takasii Hebimisa, Lousia Hariet Ngion, Holmes, dan Esther Listya Novanty.



Sementara itu, Loket C diperuntukkan bagi Permohonan Peninjauan Kembali. Antrean Loket C dibuka pukul 10.00-12.00 WIB untuk 5 pemohon. Ada Dirjen Bea dan Cukai, Fuganto Widjaja, PT Aneka Sakti Bakti (Asaba), PT Halik Selindo Alpha, dan PT Westcon Solutions.

Set PP menambahkan ada sesi kedua untuk antrean pemohon Peninjauan Kembali di Loket C. Jadwal antrean Loket C dimulai pukul 12.00-14.00 WIB untuk 1 pemohon, yakni Dirjen Pajak.

Set PP menyampaikan ketentuan terkait layanan Penagdilan Pajak dapat dilihat di Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2021 dan SE02/SP/2021. Selain itu, bisa mengunjungi situs setpp.kemenkeu.go.id. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :