Dirjen Pajak Paling Banyak Digugat/Dibanding, Pengadilan Pajak Terima 11.602 Berkas Sengketa
JAKARTA,BELASTING - Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) Kemenkeu menyatakan Dirjen Pajak menjadi pihak yang paling banyak digugat atau dibanding sepanjang tahun lalu.
Data statistik Set PP Kemenkeu menyatakan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan pajak pada tahun lalu mencapai 14.709 berkas sengketa. Sebanyak 11.602 berkas perkara atau 78,87% merupakan permohonan banding atau gugatan kepada Dirjen Pajak.
"Jumlah berkas sengketa menurut terbanding/tergugat 2016-2022 ke Dirjen Pajak total 71.936 berkas," tulis keterangan Set PP Kemenkeu dikutip Rabu (8/2/2023).
Jumlah gugatan dan banding yang ditujukan kepada Dirjen Pajak tercatat menurun dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun fiskal 2019 jumlah berkas perkara pengadilan pajak kepada Dirjen Pajak sebanyak 12.882 berkas gugatan dan banding.
Kemudian angkanya meningkat menjadi 14.660 berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat Dirjen Pajak pada 2020. Selanjutnya pada 2021 sebanyak 12.317 berkas sengketa dialamatkan kepada Dirjen Pajak. Terakhir pada tahun lalu sebanyak 11.602 berkas sengketa menyasar otoritas pajak.
Sementara itu, jumlah berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat Dirjen Bea Cukai pada tahun lalu sebanyak 2.889 berkas sengketa atau 19,64% dari total berkas yang diterima pengadilan pajak sepanjang 2022.
Sisanya, sebanyak 218 berkas perkara dengan terbanding atau tergugat pemerintah daerah (Pemda) masuk ke pengadilan pajak tahun lalu. Jumlah tersebut hanya 1,4% dari total berkas perkara yang disampaikan pada 2022 sebanyak 14.709 sengketa perpajakan.
Total, berkas perkara yang diterima pengadilan pajak pada periode 2016-2022 sebanyak 92.748 berkas sengketa perpajakan. DJP memimpin sebagai pihak yang paling banyak beracara dengan total 71.936 permohonan banding atau gugatan.
Kemudian disusul oleh DJBC pada periode 2016-2022 menghadapi 20.257 banding atau gugatan dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Sisanya sebanyak 555 berkas sengketa dihadapi pemda pada kurun waktu 2016-2022. (das)
KOMENTAR
Silahkan berikan komentar dengan baikTulis Komentar Anda :
TERPOPULER
-
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Berlaku Curang, Tiga Pompa SPBU di Jalur Mudik Kena Segel
-
PABRIK COREBOARD PAPER
Indonesia Royal Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat