UU HPP

Akademisi Wanti-Wanti Penerapan Pajak Karbon Harus Terbuka

Pemerintah wajib transparan soal pajak karbon mulai dari cara memungut hingga menggunakan uangnya

By | Sabtu, 01 Oktober 2022 10:01 WIB

Ilustrasi tambang batu bara (foto: Istimewa)
Ilustrasi tambang batu bara (foto: Istimewa)

SURABAYA,BELASTING - Pemerintah dinilai wajib menerapkan transparansi yang lebih tinggi dalam penerapan pajak karbon dan dampaknya pada penurunan emisi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Cenuk Sayekti mengatakan pemerintah perlu terbuka bagaimana dampak penerapan pajak karbon dalam mengurangi emisi. Indikator yang perlu dibuka antara lain pengurangan polusi pada sektor ekonomi yang sudah diterapkan pajak karbon.

Kemudian, perlu dipastikan hasil penerimaan pajak karbon digunakan untuk belanja pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Hal ini perlu dipastikan karena sifat khusus pajak karbon yang untuk mengerem eksternalitas negatif emisi dari kegiatan ekonomi.




"Konsep earmarking memungkinkan penerapan langsung alokasi pajak karbon pada sektor lingkungan atau green spending. Satu hal yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan adalah penghasilan dari pajak karbon itu dialokasikan ke dalam APBN, di mana sifatnya itu umum," katanya dikutip Sabtu (1/10/2022).

Cenuk menuturkan efetivitas penerapan pajak karbon akan ditentukan oleh dua indikator utama. Pertama, tata cara pemungutan dan kedua adalah alokasi hasil penerimaan pajak dalam belanja pemerintah.

Skema pemungutan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan biaya administrasi serta kepatuhan yang rendah. Melalui prinsip tersebut pungutan pajak karbon tidak menjadi beban baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Adapun implementasi pajak karbon yang masih tertunda tidak hanya faktor penyusunan regulasi tata cara pemungutan yang sejalan dengan skema perdagangan karbon. Faktor ekonomi untuk mengoptimalkan ekspor batu bara saat harga tinggi juga menjadi salah satu faktor penundaaan kebijakan.

"Hingga saat ini, pajak karbon belum diberlakukan sekalipun rencananya adalah 1 Juli kemarin. Beberapa alasan seperti krisis energi global akibat konflik Rusia-Ukraina menjadi pemicu. Namun, potensi untuk peningkatan ekspor batubara Indonesia ke negara Eropa juga bisa menjadi alasan," imbuhnya seperti dilansir laman resmi Unair. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :