KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu APBN?

Pengelolaan kebijakan fiskal tidak lepas dari landasan hukum utama, dalam APBN

By | Senin, 03 Oktober 2022 16:24 WIB

Ilustrasi APBN (foto: Istimewa)
Ilustrasi APBN (foto: Istimewa)

JAKARTA,BELASTING - Setiap tahun pemerintah dan parlemen menyusun kerangka kegiatan yang akan dilakukan melalui suatu perencanaan anggaran.

Alur kerja pemerintah tersebut diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat rutin setiap tahun.

APBN sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komponen pembentuk APBN terdiri dari atas anggaran pendapatan negara.




Kemudian komponen anggaran belanja negara dan pembiayaan anggaran. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pungutan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Setoran perpajakan terdiri dari penerimaan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dan setoran kepabeanan dan cukai yang diadministrasikan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Selanjutnya, anggaran belanja negara terdiri atas dua komponen. Keduanya adalah pagu belanja pemerintah pusat dan pagu anggaran belanja transfer ke daerah serta dana desa.



Komponen ketiga APBN adalah pembiayaan anggaran yang berguna untuk menutup selisih lebih antara belanja negara dan pendapatan negara. 

Pembiayaan anggaran sendiri terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya.

Setelah APBN disetujui oleh parlemen, maka pemerintah akan membuat Peraturan Presiden yang memuat perincian APBN. Aturan main tersebut menjadi landasan hukum atas pelaksanaan UU tentang APBN. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :