JAKARTA,BELASTING - Indonesia memiliki banyak basis data identifikasi warga negara mulai dari  NIK, SIM, NPWP, BPJS dan banyak lainnya. Semua menggunakan angka unik sebagai tanda pengenal yang berbeda-beda.

Proses identifikasi sebagai tanda kenal diri tentu akan rumit jika harus menggunakan banyak jenis kartu. Maka simplifikasi dirintis dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kementerian Keuangan menerjemahkan itu dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/2022 mengadopsi penggunaan NIK sebagai NPWP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.    

Satu Data Indonesia sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.39/2019. Beleid tersebut menjelaskan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dengan Satu Data Indonesia membuat data dan informasi mudah diakses, dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Di negara lain, khususnya negara maju proses identifikasi penduduk menggunakan satu data tunggal yang dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan. Negara paling wahid dalam urusan integrasi data kependudukan adalah Estonia dan kemudian diikuti oleh negara-negara di kawasan Skandinavia.

Konsep SIN di Estonia menggunakan istilah The Estonian Identification (ID) yang terdiri dari 11 digit kode permanen yang tidak akan berubah mulai dari lahir hingga meninggalnya si-pemilik kartu.

ID Estonia bisa digunakan pada hampir semua urusan pelayanan publik mulai dari membayar pajak, sebagai pemilih dalam Pemilu hingga mendapatkan pelayanan sosial.

Setali tiga uang, skema data tunggal juga berlaku di Norwegia. Konsep SIN dinamai dengan National Identity Number. NIN Norwegia digunakan dalam banyak aspek pelayanan publik seperti dalam administrasi pajak.

Kemudian dalam urusan Pemilu, menjadi basis data imigrasi dan digunakan dalam pendataan pemilik kendaraan bermotor. Khusus di Norwegia, otoritas pajak memiliki kewajiban dan mendapatkan kewenangan untuk memastikan data NIN diisi dengan lengkap dan diperbarui secara berkala. (das)