SINGLE IDENTITY NUMBER

Apa itu SIN? Bagaimana SIN Bisa Meningkatkan Tax Ratio?

SIN adalah counter terhadap sistem perpajakan self-assessment.

By | Senin, 19 September 2022 16:03 WIB

Saat ini NIK lagi berproses menuju SIN (Foto ilustrasi).
Saat ini NIK lagi berproses menuju SIN (Foto ilustrasi).

JAKARTA, BELASTING -- Apa itu SIngle Identity Number (SIN)? Bagaimana SIN bisa meningkatkan tax ratio?

SIN atau Nomor Identitas Tunggal adalah konsep di mana satu nomor bisa  memuat berbagai data sekaligus,  mulai data kependudukan, data kesehatan, hingga data keuangan.

Gambaran paling sederhana adalah sebagai berikut.




Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu ATM bank, kartu BPJS Kesehatan, kartu BPJS Ketenagakerjaan, digabung menjadi satu.

Jadi hanya satu kartu, hanya satu nomor, tapi memuat berbagai data sekaligus.

Kuncinya dengan kata lain pada integrasi data.



Saat ini, bila mengutip laporan majalah The New Yorker berjudul "Estonia, The Digital Republic" pada 11 Desember 2017, Estonia adalah negara dengan penerapan SIN tercanggih di dunia.

Sebab SIN Estonia memuat paling banyak data. Mereka misalnya juga mengintegrasikan data kepemilikan rumah dan tanah ke sistem.

Bahkan tidak hanya data manusia,  data registrasi hewan peliharaan juga diintegrasikan .

Jadi bila seorang warga Estonia memasukkan nomor SIN mereka ke sistem, Dinas Kependudkan Estonia bisa melihat warga tersebut memiliki hewan peliharaan apa, misalnya kucing atau anjing, dan apakah hewan peliharaan itu sudah divaksin atau belum.

Apakah NIK merupakan SIN?
Pemerintah memang hendak menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai SIN.

Namun saat ini NIK belum menjadi SIN. Ia baru nomor unik biasa.

Saat ini pemerintah memang terus berusaha mengintegrasikan data kependudukan di NIK dengan data lain, yaitu NPWP.

Namun proses itu masih berjalan.

Integrasi dengan data lain semisal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan belum terjadi.

Apalagi dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mencatat aset tanah. Masih jauh.

Bisa dibilang saat ini NIK masih dalam proses menuju SIN.

Bagaimana SIN bisa meningkatkan tax ratio?
Ini terkait dengan sistem perpajakan yang dianut Indonesia.

Saat ini Indonesia menganut asas self-assessment alias wajib pajak menghitung sendiri harta kekayaannya.

Ketika wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang memuat data kekayaan, wajib pajak yang menghitung sendiri nilai kekayaannya. Bukan petugas pajak (fiskus) yang menghitung.

Bagaimana bila wajib pajak bohong? Kemungkinan itu ada, dan sangat besar.

Kecuali DJP melakukan pengecekan, tidak akan diketahui apakah SPT itu berisi data yang benar atau tidak.

Bila ditanya lagi, mengapa Indonesia menerapkan asas self-assement, maka kita harus agak menengok ke sejarah.

Self Assessment vs Official Assessment
Dulu pada era Presiden Soekarno, sistem perpajakan Indonesia menganut asas official assessment. Artinya kekayaan harta wajib pajak tidak dihitung sendiri oleh wajib pajak, melainkan dihitung oleh petugas.

Indonesia baru beralih ke sistem self-assessment pada 1983.

Saat ini di kawasan ASEAN, hanya Singapura, Lao PDR dan Brunei Darussalam yang masih menganut asas official assessment.

Mengapa Indonesia beralih ke sisten self-assessment?

Ini karena sejumlah faktor. Sistem official assesment memang lebih akurat karena harta kekayaan wajib pajak dihitung oleh petugas. Tapi sistem ini juga memiliki kelemahan.

Official assessment menuntut pegawai pajak dalam jumlah besar. Bila jumlah petugas pajak sedikit, maka official assessment tidak akan efektif. Akan banyak wajib pajak lolos.

Belum lagi official assessment menuntut sistem administrasi data yang lebih soilid.

Bagi negara dengan populasi besar seperti indonesia, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 140 juta orang (Survey Tenaga Kerja BPS, 2021), official assessment bisa bikin pusing.

Berapa jumlah pegawai pajak yang ideal untuk menghitung kekayaan 140 juta orang?

Pada 2022 ini jumlah pegawai pajak diperkirakan sekitar 45 ribu orang.

Dengan rasio 140 juta tenaga kerja dibanding 45 ribu petugas pajak, maka bila diterapkan sistem official -assessment, berarti tiap 1 orang petugas pajak harus menghitung kekayaan 3000 orang.

Maka itu banyak negara berkembang dengan populasi besar memilih sistem self-asssessment. Wajib pajak menghitung sendiri hartanya, lalu melaporkannya ke dinas pajak.

Meski sistem self-assessment rentan dimanipulasi wajib pajak, perolehan uang pajak dari sistem ini --terutama untuk negara berpopulasi besar-- lazimnya lebih banyak dibanding menerapkan official assessment.

Berikut perbedaan dua sistem itu secara lebih detil.

Self Assessment Official Assessment
Besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib Pajak (WP) Besarnya pajak terutang ditetapkan oleh fiskus
WP bersifat aktif WP bersifat pasif
Fiskus hanya bertindak sebagai fasilitator Fiskus aktif melakukan penagihan
Pajak terutang timbul karena ditetapkan oleh UU Pajak terutang timbul karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

 

SIN sebagai Counter Sistem Self-Assessment

Inilah sebenarnya pentingnya SIN. Ia hadir untuk meng-counter kelemahan sistem self-assessment perpajakan yang dianut Indonesia.

Dengan SIN, petugas pajak akan memiliki data pembanding untuk menilai apakah wajib pajak telah melakukan manipulasi atau tidak.

Contoh sederhana, seandainya NIK dan nomor pelanggan PLN sudah terintegrasi.

Ketika ada wajib pajak melaporkan SPT dan mencantumkan pada tahun itu memiliki total penghasilan Rp60 juta (hingga  cuma kena tarif PPh 5%), petigas bisa mengecek data pembayaran rekening PLN dan mengajukan koreksi.

Misalnya, "Bener nih bapak penghasilannya tahun ini cuma Rp60 juta? Lha ini bayar rekening PLN aja tiap bulan sampai Rp10 juta? Bener nih penghasilannya cuma Rp60 juta? Ngga mau dikoreksi? Kalau terbukti data palsu bisa kena pidana lho, Pak? Mau dikoreksi ndak?"

Begitulah kurang lebih manfaat SIN.

Dengan SIN inilah maka negara bisa membangun tax ratio yang lebih tinggi.

Perkembangan SIN di Indonesia
Implementasi SIN di Indonesia memag naik turun.

Dalam catatan Belasting, konsep SIN sebenarnya sudah lama digaungkan, awalnya pada 2001 di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) .

Ketika itu SIN ditargetkan selesai pada 2003, dan mengintegrasikan setidaknya sampai 48 nomor identitas lain seperti nomor pelanggan PLN, nomor sertifikat kepemilikan tanah, dan sebagainya.

Tapi mengapa setelah 20 tahun kemudian, SIN belum juga terwujud?

Apa kendalanya?

Sebagai perbandingan, Estonia hanya butuh waktu 4 tahun untuk membangun SIN bertaraf world-class, dimulai pada 2002 dan selesai 2006.

Atas pertanyaan itu, pada 2015, Presiden Estonia Toomas Hendrik Ilves memberi jawaban dalam wawancara dengan Bloomberg.

Menurut Ilves, hanya ada satu alasan ketika negara lain tidak bisa menerapkan SIN seperti Estonia.

"The problem is not in the scalability, technicality, the problem is the political will of countries to do it," katanya. (bsf)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :