JAKARTA, BELASTING—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan rancangan program penurunan stunting tahun 2023 yang berfokus pada 12 provinsi prioritas.

Ia mengatakan 12 provinsi ini dibedakan karena kegiatan operasionalnya berbeda dengan 22 provinsi lainnya. Seperti halnya pengadaan audit kasus stunting, dapur sehat, penyuluhan keluarga berencana (KB) dan jumlah tenaga lapangan.

“Kebutuhan 12 prov tidak sama dengan 22 prov lainnya, [terutama] dapur sehat ini harus ada di 12 provinsi. Kalau di 22 provinsi lainnya menyesuaikan dengan budget Pemda-nya,” ujarnya dalam Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting 2023.

Hasto kemudian menyampaikan dalam melakukan program penurunan stunting, ada kegiatan esensial yang belum terdanai secara maksimal. Lebih spesifiknya yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

Untuk tahun depan, ia mengusulkan 3 jenis pengadaan alat serta fasilitas yang didanai menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik kesehatan.

Ia menyebutkan pertama, pengadaan alat ukur antropometri kit. Idealnya jumlah alat tersebut sesuai dengan jumlah Posyandu. Kedua, pengadaan alat ukur hemoglobin (Hb) digital guna mendeteksi anemia.

Hasto menerangkan alat ukur Hb digital jumlah idealnya disesuaikan dengan jumlah bidan yang mendampingi keluarga, atau minimal sejumlah desa dan kelurahan.

Terakhir, DAK fisik perlu untuk mengadakan praktik makanan gizi seimbang. Ia menilai masyarakat desa banyak yang tidak mengerti tentang porsi makan seimbang dan cara mengolah bahan pangan lokal agar gizinya seimbang.

Oleh karena itu, BKKBN mengembangkan DASHAT (dapur sehat atasi stunting) di 12 provinsi yang menjadi sasaran pencegahan stunting. Ini mencakup pemberian makanan tambahan ataupun makanan pendamping ASI.

Menurutnya, ketiga hal itu menjadi kunci untuk percepatan penurunan stunting pada anak. Adapun angka stunting tahun ini mencapai 24,4%, dan ditargetkan turun menjadi 14% di tahun 2024.

Adapun keduabelas daerah tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan prevalensi stunting sebesar 37,8%, Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4%, Sulawesi Tenggara (30,2%).

Selanjutnya, Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%), Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5%), Jawa Tengah (20,9%), Banten (24,5%), dan Sumatra Utara (25,8%). (das)