JAKARTA, BELASTING—Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) masuk ke DPR melalui Surat Presiden Nomor R-21/Pres/05/2021 pada 5 Mei 2021.

Dalam surat tersebut ada tiga dokumen yang disampaikan pemerintah kepada DPR, yaitu RUU KUP 2021, penjelasan RUU KUP 2021, dan naskah akademik RUU KUP 2021.

Surat itu sekaligus menarik RUU KUP 2016 yang disampaikan Presiden kepada DPR persis 5 tahun lalu, yaitu yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R-28/Pres/05/2016 pada 4 Mei 2016.

Lalu apa bedanya RUU KUP 2016 dengan RUU KUP 2021? Lebih progresif mana? Bagaimana kelembagaan Ditjen Pajak diatur? Bagaimana pula dengan kewenangan penyidik?

Simak jawabannya dengan mendownload dokumen-dokumen ini:

• RUU KUP 2016
• Penjelasan RUU KUP 2016
• Naskah Akademik RUU KUP 2016

Kemudian download dokumen-dokumen ini, lalu bandingkan:

• RUU KUP 2021
• Penjelasan RUU KUP 2021
• Naskah Akademik RUU KUP 2021. (Isa)