HUKUM PERPAJAKAN

Besok, Kemenkeu Buka Pendaftaran Loker Calon Hakim Pengadilan Pajak

Lowongan kerja sebagai hakim di pengadilan pajak dibuka mulai awal September 2022

By | Rabu, 31 Agustus 2022 10:21 WIB

Ilustrasi pengadilan pajak (foto: Belasting)
Ilustrasi pengadilan pajak (foto: Belasting)

JAKARTA,BELASTING - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka rekrutmen calon hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan rekrutmen calon hakim pengadilan pajak diharapkan mampu menjalan tugas dengan baik. Pembukaan lowongan ini menjadi bagian dari upaya reformasi perpajakan yang tengah dilakukan. 

"Melalui rekrutmen nantinya akan terpilih putra putri terbaik Indonesia untuk ambil bagian dalam reformasi perpajakan yang sedang yang terus dan terus berlangsung di Pengadilan Pajak demi mengawal APBN khususnya pendapatan negara maupun untuk memberikan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban dari wajib pajak kita," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (31/8/2022).




Proses rekrutmen calon hakim pengadilan pajak terbagi atas dua persyaratan. Keduanya adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Kemudian akan ada 3 tahap dalam proses rekrutmen calon hakim pengadilan pajak. Tahap pertama adalah seleksi administrasi.

Selanjutnya tahap kedua adalah tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper. Seleksi tahap ketiga adalah tes kesehatan dan kejiwaan. Kemudian dilanjutkan dengan tes psikotes, assessment center.



Proses wawancara meliputi pendalaman tahap hasil psikoter dan assessmet center merupakan penelurusan rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat.

Proses pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id  mulai tanggal 1 September 2022 hingga 24 September 2022. 

Adapun seluruh informasi terkait pengumuman dan informasi lainnya terkait rekrutmen dimaksud dapat diakses melalui laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id/.

Persyaratan Umum

  • Warga Negara Indonesia;
  • Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun per 31 Desember 2022;
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
  • Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  • Sehat jasmani dan rohani.


Persyaratan Khusus:

  • Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);
  • Berumur paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun per 31 Desember 2022;
  • Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak (2019, 2020, dan 2021);
  • Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan;
  • Memiliki motivasi dan integritas tinggi;
  • Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi; dan
  • Bagi Aparatur Sipil Negara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (das)


KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :