JAKARTA,BELASTING - Dua unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) di Kalimantan Barat bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas belanja pemerintah daerah.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bengkayang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bengkayang, Kalbar.

"Agenda pertemuan tersebut adalah mengenai permintaan data realisasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Bengkayang," tulis keterangan KPP Pratama Singkawang dikutip Kamis (10/11/2022).

Data realisasi serapan belanja dalam APBD menjadi basis dalam memproyeksikan penerimaan pajak dari kegiatan belanja pemda khususnya Pemkab Bengkayang.

Koordinasi lanjutnya, tidak hanya untuk kepentingan penerimaan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak. Hasil realisasi belanja juga menjadi basis dalam pengelolaan dana transfer ke APBD pemkab.

Dengan demikian, agenda koordinasi dilakukan dalam konteks kerja sama fiskal pusat dan daerah. Pada gilirannya diharapkan kesejahteraaan masyarakat dapat meningkat dengan kualitas belanja yang mumpuni.

"Data tersebut nantinya akan diolah untuk dijadikan proyeksi penerimaan pajak atas kegiatan belanja daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Pemerintah Bengkayang," ujarnya.

Selain itu, koordinasi berlaku juga pada aspek pemenuhan administrasi perpajakan. Bendahara pemkab akan mendapatkan bimbingan teknis perihal tata cara pemotongan dan pemungutan pajak dari eksekusi belanja.

"Selain itu, dibahas juga mengenai persiapan acara bimbingan teknis aplikasi pemotongan dan/atau pemungutan pajak bagi instansi pemerintah," terangnya. (das)