PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pindah ke IKN Nusantara, Aset Pemerintah Pusat Rp1.464 Triliun di Jakarta Lowong

Aset berupa gedung dan lainnya di Jakarta jadi perhatian saat ibu kota negara pindah

By | Kamis, 08 Desember 2022 15:53 WIB

Menkeu Sri Mulyani (tangkapan layar)
Menkeu Sri Mulyani (tangkapan layar)

JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan nilai aset negara sejumlah Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN Nusantara,  Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam acara Workshop Recycling and Management of State Assets yang dipantau melalui Zoom Meeting, pada Kamis (8/12/2022).

“Nilai aset di Jakarta menurut Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] adalah senilai Rp1.464 triliun, dan ini adalah hasil penilaian yang baru kami lakukan dalam 3 tahun terakhir,” ujarnya.




Pasalnya, aset negara senilai triliunan yang ada di Jakarta itu akan dikelola secara terpusat oleh Kementerian Keuangan, setelah ditinggalkan oleh Kementerian/Lembaga yang pindah ke IKN Nusantara.

Sejalan dengan itu, Menkeu Sri Mulyani meminta pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk mengidentifikasi aset dan merumuskan penglolaannya.

Menurutnya, setiap aset perlu diidentifikasi, lalu menyusun mekanisme kelanjutan pengelolaannya. Dengan begitu, sambung Sri Mulyani, aset tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi negara.



“Jadi, Rp1.464 triliun aset itu jangan jadi aset yang tiap tahun depresiasi, tiap tahun butuh biaya perawatan, jangan jadi aset menganggur, sehingga lebih banyak merugi daripada untung,” ulas menkeu..

Menkeu menerangkan Kementerian/Lembaga akan pindah secara bertahap ke IKN Nusantara. Oleh karena itu, perlu dipetakan aset yang ditinggalkan dan yang perlu segera dikelola.

Selain itu, Sri Mulyani menilai partisipasi pelaku usaha dan pihak swasta juga diperlukan dalam mengelola aset negara, disesuaikan dengan rencana pengembangan Jakarta ke depannya.

Menkeu mengecap tata kelola aset negara itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. “Begitu banyak dimensi yang perlu dibenahi dalam transisi mengenai pengelolaan aset yang sudah ada dan pemindahan ke ibu kota baru,” tutupnya.(das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :