SAMARINDA, BELASTING—Pemrov Kalimantan Timur menargetkan penerimaan pajak daerah Provinsi Kaltim pada tahun fiskal 2023 senilai Rp7 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan target itu dinaikkan dari tahun sebelumnya. Adapun target penerimaan pajak daerah Kaltim 2022 sejumlah Rp5,4 triliun.

“Kenaikan target tersebut bukan tanpa sebab, karena melihat pandemi Covid-19 sudah bisa dilewati, sehingga berdampak terhadap membaiknya kondisi perekonomian, meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat sudah kembali normal,” ujarnya, dikutip Kamis (5/1/2023).

Ismiati menjelaskan ada 5 pos penerimaan pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemprov Kalimantan Timur. Dia kemudian memaparkan masing-masing pos penerimaan beserta targetnya.

Pertama, pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2023 ditargetkan sejumlah Rp1,3 triliun. Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sejumlah Rp1,2 triliun.

Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) dipatok sejumlah Rp4,2 triliun. Keempat, pajak pemanfaatan air permukaan ditargetkan sejumlah Rp15 miliar. Kelima, pajak rokok diproyeksikan Kaltim akan menerima Rp250 miliar.

“Lima komponen tersebut, diharapkan bisa mencapai target penerimaan pajak kita sebesar Rp7 triliun,” ungkap Ismiati.

Ismiati menyampaikan selain pajak daerah ada juga komponen lain sebagai penyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. Itu terdiri dari retribusi daerah 2023 yang ditargetkan senilai Rp20 miliar.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target Rp232 miliar. Ada lain-lain pendapatan daerah yang sah dipatok sejumlah Rp782 miliar, dan pendapatan transfer yang ditargetkan senilai Rp6,5 triliun.

“Itulah total penerimaan pendapatan daerah kita [PAD Kaltim] menjadi Rp14,6, triliun,” kata Ismiati, seperti dilansir media sosial Instagram @pemprov_kaltim. (das)