JAKARTA,BELASTING - Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan upaya meningkatkan tax ratio tidak cukup dengan memenuhi target penerimaan pajak 2023.

Yon Arsal mengatakan tantangan dalam meningkatkan tax ratio pada tahun ini tidak hanya dengan memenuhi target penerimaan. Pasalnya, kinerja penerimaan pada 2022 Senilai Rp1.716,8 triliun tidak jauh berbeda dengan target tahun ini sejumlah Rp1.718 triliun.

"Tantangan kita pada 2023 ini adalah untuk tumbuh lebih baik agar mampu maintain tax ratio tetap tumbuh. Kalau lihat dari target APBN 2023 dibanding realisasi 2022 itu relatif sama. Untuk Kemenkeu secara umum dituntut kumpulkan penerimaan yang jauh lebih gede dari target," ulasnya dikutip pada Kamis (26/1/2023)

Yon Arsal menyampaikan upaya meningkatkan tax ratio harus didukung dengan menjaga tax buoyancy atau elastisitas setoran pajak terhadap perubahan PDB konsisten di atas 1. Dengan demikian setiap 1% pertumbuhan ekonomi diikuti oleh 1% pertumbuhan penerimaan pajak.

Dia menuturkan dalam tahun fiskal 2021 dan 2022 tax buoyancy mampu mencapai angka 2.  Perinciannya, tax buoyancy pada tahun fiskal 2021 sebesar 2,04 dan dengan angka realisasi sementara APBN 2022 plus proyeksi pertumbuhan ekonomi nominal,  tax buoyancy sebesar 2,08. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan 2% penerimaan pajak.

"Itulah yang menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan dan Kemenkeu di 2023, bagaimana tidak semata-mata mencapai target 100%. Tetapi juga mencapai target lebih dari  tax buoyancy 1 sebenarnya. Sehingga, tax ratio tetap bisa kita tingkatkan," ulasnya.

Sebelumnya, proyeksi tax ratio penerimaan perpajakan berdasarkan pemenuhan target 2023 dan pertumbuhan ekonomi kembali ke level satu digit sebesar 9,61%.  Tax buoyancy pada tahun fiskal 2023 sebesar 0,09. (das)