JEPARA, BELASTING—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Jawa Tengah, akan memberikan pendampingan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada wajib pajak wilayah Jepara, Jawa Tengah.

Kegiatan pendampingan itu dilaksanakan dalam bentuk Layanan di Luar Kantor (LDK). Tidak hanya layanan SPT Tahunan, petugas pajak juga akan membantu melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

“Layanan di Luar Kantor (LDK) Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP akan segera hadir di Kantor Kecamatan mulai pertengahan Februari 2023," tulis akun @pajakjepara, Jumat (3/2/2023).

Perlu diingat, ini sudah memasuki bulan kedua musim pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak orang pribadi memiliki batas pelaporan SPT Tahunan sampai 31 Maret 2023, tepatnya tersisa 56 hari lagi.

Sementara itu, wajib pajak badan memiliki batas waktu pelaporan SPT Tahunan sampai dengan 30 April 2023. Wajib pajak orang pribadi dan badan perlu mematuhi aturan tersebut agar terhindar dari sanksi.

Otoritas pajak akan mengenakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melanggar batas waktu pelaporan SPT. Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp100.000, sedangkan wajib pajak korporasi akan dikenakan sejumlah Rp1 juta.

KPP Pratama menyampaikan wajib pajak bisa memanfaatkan layanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara setiap Selasa dan Kamis. Wajib pajak bisa mengakses layanan itu terlebih dahulu, sebelum layanan di luar kantor (LDK) dibuka pada pertengahan Februari.

Hanya saja, Mal Pelayanan Publik terbatas untuk mengasistensi 5 jenis layanan. Itu terdiri dari asistensi pendaftaran NPWP, cetak ulang kartu fisik NPWP, aktivasi EFIN, pembuatan kode billing, dan konsultasi perpajakan.

Sebagai informasi, layanan pajak di luar kantor adalah unit organisasi nonstruktural Ditjen Pajak (DJP). LDK merupakan tempat layanan perpajakan yang mencakup penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER – 23/PJ/2016, jadwal operasional Layanan Pajak di Luar Kantor dimulai pukul 10.00-15.00 waktu setempat. Lokasi pelayanan pun ditetapkan oleh Kepala KPP atau Kepala KP2KP. Untuk lokasi LDK di Jepara, akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan. (das)