JAKARTA, BELASTING—Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan implementasi pajak karbon masih menunggu waktu yang tepat.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan saat ini pemerintah masih fokus menggenjot perekonomian domestik. Diantaranya, fokus menjaga daya beli masyarakat, dan mengantisipasi risiko global terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kesiapannya terus kita cek, tetapi momentum [penerapannya] juga kita harus perhatikan. Nanti momentum yang pas, tentunya kita akan terapkan dengan hati-hati dan konsisten dengan roadmap yang kita siapkan,” ujarnya, dikutip Senin (20/3/2023).

Febrio menerangkan pajak karbon adalah salah satu alat atau komponen untuk mencapai nationally determined contribution (NDC). Selain itu, untuk mencapai net zero emission di 2060 atau lebih awal.

Dia menuturkan pihaknya menyiapkan 2 jenis roadmap, yaitu pajak karbon dan pasar karbon. Dia berharap keduanya sejalan dengan target pencapaian NDC dan net zero emission.

“Persiapan-persiapan terus dilakukan, tetapi kita akan melihat mana tools yang lebih efektif dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” ungkap Kepala BKF.

Febrio menyampaikan Kemenkeu juga menyiapkan ekosistem untuk mendorong implementasi pajak karbon. Salah satunya, membangun dan meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM).

Menurutnya, ETM memberikan peluang untuk mengubah perilaku dan partisipasi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Dengan ETM, sambungnya, banyak pihak mulai memiliki logika atau memikirkan carbon pricing alias nilai ekonomi karbon.

“Ini tentunya kita harapkan akan inline dengan roadmap yang kita siapkan. Roadmap-nya ada dua, yaitu pajak karbon itu sendiri dan pasar karbon,” tutur Febrio. (das)