JAKARTA,BELASTING - Kerja sama antar unit eselon I Kemenkeu untuk optimalisasi pendapatan negara melibatkan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Anggaran.

Sepanjang tahun lalu capaian joint analysis antara DJP, DJBC dan DJA mencapai 90,62% dari target yang ditetapkan. Atas kegiatan joint analysis telah terealisasi potensi pendapatan negara sejumlah Rp163,78 miliar.

"Proses automatic blocking system (ABS) menjaring wajib pajak dengan rincian ABS atas impor sebanyak 19.417 wajib pajak dan ABS ekspor sebanyak 6.245 wajib pajak," tulis Laporan Kinerja DJP 2022 dikutip Selasa (21/3/2023).

Proses joint analysis kemudian diperluas dengan melibatkan unsur pemerintah daerah. Pada 15 September 2022 dilakukan perluasan perjanjian kerja sama dengan 86 pemda tentang joint analysis.

Selain program joint analysis, dilakukan juga proses bisnis joint audit. Persentase keberhasilan pemeriksaan bersama antara DJP, DJBC dan DJA ini baru mencapai 76,54%. Hasil dari joint audit menambah pendapatan negara sejumlah Rp1,58 triliun.

"Dari total 44 wajib pajak dalam daftar pemeriksaan bersama, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti," ulas DJP.

Kegiatan ketiga operasi bersama adalah joint investigasi. Persentase keberhasilan joint investigasi sebesar 108,92% dan total realisasi penerimaan sejumlah Rp51,37 miliar. 13 wajib pajak masuk radar joint investigasi.

Sebanyak 12 wajib pajak masuk tahap pemeriksaan bukti permulaan (Bukper). Sisa 1 wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengungkapan ketidakbenaran dengan realisasi penerimaan masuk pada Januari 2023. Kegiatan keempat adalah joint collection dengan kinerja sampai dengan November 2022 mencapai 117,93%.

"Total realisasi penerimaan dari joint collection sebesar Rp271,21 miliar," papar DJP. (das)