JAKARTA, BELASTING—Ditjen Pajak (DJP) melakukan kerja sama multilateral untuk menangkal praktik pengelakan pajak atau tax evasion dengan menggunakan skema pertukaran informasi otomatis.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tiap otoritas pajak memerlukan pertukaran informasi untuk mencegah upaya pengelakan pajak. Menurutnya, hal itu diwujudkan dengan kerja sama antar negara.

“Keterbukaan informasi dan pertukaran informasi perpajakan merupakan perangkat yang sangat bermanfaat bagi otoritas pajak untuk menangkal praktik-praktik pengelakan pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/5/2023).

Suryo Utomo mengemukakan hal tersebut saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi Asia Initiative di New Delhi, India. Adapun pertemuan antar pimpinan otoritas pajak itu dihadiri oleh 51 delegasi.

Itu terdiri dari 14 yurisdiksi anggota Asia Initiatives, 4 lembaga internasional yang menjadi partner Asia Initiatives, Co-Chair Africa Initiatives, dan pimpinan Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum).

Suryo menyampaikan pertemuan itu juga membahas tentang program prioritas untuk meningkatkan keterbukaan informasi perpajakan di wilayah Asia. Dia menyebutkan sedikitnya ada 3 jenis program.

Itu menckaup pemanfaatan pertukaran informasi yang lebih luas (wider use). Kemudian pemberian bantuan dalam melakukan penagihan pajak, dan pemanfaatan pertukaran informasi untuk kepentingan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Selain itu, para delegasi juga diskusi dan berbagi pengalaman mengenai upaya negara di Asia untuk lebih mendapatkan manfaat dari kegiatan pertukaran informasi melalui skema automatic exchange of information (AEOI) on financial account information,” tutur Suryo.

Sebagai tambahan informasi, dalam pertemuan Asia Initiatives itu, Dirjen Pajak RI berperan sebagai pimpinan rapat bersama dengan Sanjay Malhotra, selaku Revenue Secretary dari India.